Suara Dari Klungkung: Guru MI Bahrul Ulum Desak Pemerintah Buka Formasi PPPK Untuk Pendidik Swasta

KabarHarian — Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 menjadi panggung bagi kegelisahan yang selama ini terpendam di sudut-sudut ruang kelas sekolah swasta. Di pesisir Klungkung, Bali, para pejuang pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Bahrul Ulum Kusamba menyuarakan kegelisahan mereka. Mereka menuntut keadilan regulasi, yakni agar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak lagi bersifat eksklusif bagi sekolah negeri, melainkan turut membuka pintu bagi guru honorer di institusi swasta.

Di tengah gegap gempita upaya pemerintah meningkatkan standar kualitas pendidikan nasional, kesejahteraan guru di sekolah swasta seringkali dianggap sebagai ‘anak tiri’. Padahal, sekolah-sekolah swasta merupakan tulang punggung yang menopang akses pendidikan di daerah-daerah yang belum terjangkau sepenuhnya oleh fasilitas negara. Bagi guru-guru di MI Bahrul Ulum, tuntutan ini bukan sekadar soal angka di slip gaji, melainkan pengakuan negara atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Potret Perjuangan Madrasah Baru di Pesisir Kusamba

MI Bahrul Ulum Kusamba bukanlah sekolah tua dengan fasilitas megah. Madrasah ini baru saja mengantongi izin operasional pada tahun 2023 lalu. Sebagai institusi yang masih sangat muda, sekolah ini baru mengelola tiga jenjang kelas, yakni kelas 1 hingga kelas 3, dengan total siswa sebanyak 38 anak. Meski skalanya kecil, gairah belajar di sana sangatlah besar.

Baca Juga Konflik Berdarah di Adonara Timur Pecah Kembali: Enam Rumah Hangus dan Enam Warga Terkapar Akibat Peluru Rakitan

Terletak di bawah naungan Yayasan Al Mahdi, Kampung Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, madrasah ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat Muslim setempat. Sebelum adanya madrasah ini, anak-anak di Kampung Kusamba seringkali harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan pendidikan agama formal yang terintegrasi dengan kurikulum nasional. Kehadiran MI Bahrul Ulum menjadi oase bagi orang tua yang mendambakan pendidikan berkualitas namun tetap berbasis nilai-nilai keislaman di kampung halaman sendiri.

Namun, semangat besar ini berbanding terbalik dengan komposisi tenaga pendidiknya. Dari total tujuh orang guru yang mengabdi, baru satu orang yang tercatat telah mengantongi sertifikasi pendidik. Kondisi ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi sekolah swasta baru dalam memenuhi standar kualifikasi formal, meskipun secara kompetensi mengajar mereka terus diasah setiap hari.

Musa Bahar: Kami Tidak Meminta Privilege, Kami Meminta Kompetisi

Kepala MI Bahrul Ulum, Musa Bahar, menegaskan bahwa harapan para guru swasta untuk bisa ikut serta dalam seleksi PPPK didasari oleh keinginan untuk dihargai secara setara. Menurutnya, pembedaan regulasi antara guru sekolah negeri dan swasta menciptakan sekat yang menghambat akselerasi kualitas pendidikan di daerah.

Baca Juga Jadwal Salat Denpasar, Badung, dan Gianyar Hari Ini Kamis 14 Mei 2026: Panduan Ibadah Lengkap

“Kami terus berjuang di garis depan untuk memberikan kualitas pendidikan terbaik bagi anak-anak desa. Di sisi lain, kami juga berharap ada semacam penghargaan dari pemerintah melalui regulasi yang adil. Harapan besar kami adalah guru sekolah swasta diberikan hak yang sama untuk mengajukan diri menjadi PPPK,” ujar Bahar saat ditemui oleh tim liputan pada Sabtu (2/5/2026).

Bahar, yang kini sudah berstatus sebagai guru bersertifikat pendidik, menyatakan bahwa para guru swasta tidak takut diuji. Mereka justru menantang pemerintah untuk membuka seleksi secara terbuka berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan status kepemilikan sekolah tempat mereka mengabdi.

“Kami tidak meminta diistimewakan atau diangkat begitu saja tanpa prosedur. Jalur kompetisi kami siap. Mari dibuka secara umum bagi seluruh guru tanpa memandang ia mengajar di negeri atau swasta, lalu biarkan sistem seleksi yang menentukan siapa yang layak,” tegasnya dengan nada penuh optimisme.

Menghentikan ‘Brain Drain’ Pendidik ke Kota Besar

Kehadiran MI Bahrul Ulum di Kusamba memiliki misi sosial yang lebih dalam dari sekadar belajar-mengajar. Sekolah ini menjadi magnet bagi para pemuda lokal yang memiliki latar belakang pendidikan untuk kembali dan membangun tanah kelahiran mereka. Fenomena ini sangat dirasakan oleh Musa Bahar sendiri.

Baca Juga Amukan Si Jago Merah di Kerobokan: Gudang Furniture Dua Lantai Ludes Terbakar, Diduga Akibat Kelalaian Bakar Sampah

Sebelum memutuskan pulang kampung untuk merintis madrasah ini, Bahar telah menghabiskan waktu selama 15 tahun mengajar di Denpasar. Sebagai putra daerah, ia melihat banyak sarjana pendidikan asal Kusamba yang lebih memilih menetap di kota karena minimnya peluang kerja di bidang pendidikan di desa mereka. Hal ini menyebabkan desa kehilangan potensi-potensi terbaiknya.

“Adanya madrasah ini menjadi pemantik bagi generasi penerus di bidang pendidikan untuk kembali ke desanya. Ini adalah akses bagi mereka yang ingin bekerja di kampung halaman. Namun, tanpa adanya jaminan kesejahteraan seperti akses PPPK, sulit bagi kami untuk mempertahankan talenta-talenta terbaik ini agar tetap bertahan di desa dalam jangka panjang,” jelas Bahar.

Transformasi Yayasan Al Mahdi: Dari TPQ Menuju Pendidikan Formal Lengkap

Yayasan Al Mahdi memiliki sejarah panjang dalam pengabdian pendidikan di Kampung Kusamba. Sebelum memberanikan diri membangun MI Bahrul Ulum, yayasan ini telah lama mengelola Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) pada sore hari dan pendidikan Diniyah pada malam hari. MI Bahrul Ulum adalah langkah pertama yayasan menuju institusi formal yang diakui negara.

Baca Juga Transformasi Digital Pasar Tradisional: Bank NTB Syariah Resmi Operasikan POJOK NTBS di Pasar Acc Ampenan

Ketua Yayasan Al Mahdi, H. Mugni, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam membangun sekolah baru adalah membangun kepercayaan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dan fasilitas. Baginya, kunci utama kepercayaan wali murid bukan hanya pada gedung yang bagus, melainkan pada kompetensi dan kesejahteraan gurunya.

“Tahun ini kami bersiap menambah kelas menjadi empat. Tidak berhenti di situ, kami juga tengah merancang pembangunan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Cita-cita besar kami adalah agar anak-anak di Kampung Kusamba ini memiliki ekosistem pendidikan yang lengkap dari tingkat dasar hingga menengah tanpa harus pergi jauh-jauh dari rumah,” tutur Mugni.

Harapan untuk Kebijakan Pendidikan Masa Depan

Tuntutan guru-guru di Klungkung ini diharapkan sampai ke telinga pembuat kebijakan di Jakarta. Momentum Hardiknas 2026 seharusnya menjadi titik balik di mana jargon ‘Merdeka Belajar’ benar-benar dirasakan oleh seluruh insan pendidik tanpa terkecuali.

Pemerintah perlu mempertimbangkan skema di mana guru-guru swasta yang lolos seleksi PPPK tetap diperbolehkan mengabdi di sekolah asalnya (diperbantukan), sehingga sekolah swasta tidak kehilangan tenaga pengajar terbaiknya setelah mereka lulus seleksi negara. Skema ini dinilai lebih adil dan mampu menjaga stabilitas kualitas pendidikan di sektor swasta.

Baca Juga Mimpi Buruk di Riyadh: Cristiano Ronaldo Gagal Angkat Trofi ACL 2 Setelah Al Nassr Ditaklukkan Gamba Osaka

Dengan adanya pemerataan akses kesejahteraan, diharapkan kesenjangan kualitas antara pendidikan di kota dan desa, serta antara sekolah negeri dan swasta, dapat terkikis perlahan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang dicitakan bersama.