Musda Golkar Sulsel yang Terus Molor: Ancaman Perpecahan Internal dan Bayang-bayang Eksodus Kader

KabarHarian — Dinamika politik di internal Partai Golkar Sulawesi Selatan kini tengah berada di titik nadir yang mengkhawatirkan. Penundaan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) yang terus berlarut-larut dinilai bukan sekadar kendala teknis organisasi, melainkan bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan struktur kesolidan partai berlogo pohon beringin tersebut. Ketidakpastian jadwal ini memicu keresahan mendalam di tingkat akar rumput hingga elite daerah.

Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Ali Armunanto, memberikan analisis tajam terkait fenomena ini. Menurutnya, kelambanan dalam menetapkan nakhoda definitif bagi Golkar Sulsel akan berdampak sistemik terhadap loyalitas kader. Ia memperingatkan bahwa semakin lama Musda ditunda, maka faksionalisme atau pengelompokan kepentingan di dalam tubuh partai akan semakin mengeras dan sulit untuk disatukan kembali.

Faksionalisme yang Semakin Mengakar dan Berbahaya

Ali Armunanto menjelaskan bahwa penundaan ini secara alami menciptakan ruang bagi faksi-faksi politik untuk memperkuat barisan masing-masing. Dalam situasi normal, kompetisi menjelang Musda adalah hal yang wajar, namun jika dibiarkan tanpa kepastian dalam waktu yang lama, kelompok-kelompok ini akan membangun identitas yang terlalu eksklusif dan kaku.

Baca Juga Mengobarkan Kembali Semangat Boedi Oetomo: 100+ Ucapan Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang Menginspirasi dan Satir

“Saya melihat penundaan yang berlarut-larut ini akan menyebabkan penguatan faksionalisme yang sangat tajam. Mengapa? Karena kekuatan politik yang ada di dalam, yang siap bertarung, merasa perlu membentengi diri lebih kuat selama masa tunggu ini,” ungkap Ali saat memberikan keterangan kepada tim KabarHarian. Ia menambahkan bahwa sejak wacana Musda digulirkan tahun lalu, pembelahan dukungan di kalangan kader sudah mulai terasa meruncing.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa durasi waktu yang lama membuat orang-orang di dalam partai mulai berbagi emosi dan kepentingan yang mendalam dalam kelompoknya masing-masing. Akibatnya, terbentuklah tembok-tembok tebal antar faksi yang justru akan menyulitkan proses konsolidasi setelah ketua terpilih nantinya. Wacana kelompok yang terlalu dominan ini berisiko melumpuhkan semangat kebersamaan partai.

Trauma Sejarah: Bayang-bayang Dualisme dan Eksodus Kader

Salah satu kekhawatiran terbesar yang muncul dari kebuntuan ini adalah potensi lahirnya kepengurusan ganda atau penolakan massal terhadap hasil Musda jika nanti dilaksanakan. Golkar Sulsel bukanlah pemain baru dalam drama perpecahan internal. Ali Armunanto mengingatkan kembali pada memori pahit yang pernah dialami partai ini di masa lalu.

Baca Juga Petaka Dini Hari di Pasar Agro Enrekang: 9 Kios Ludes Terbakar, Kerugian Mencapai Rp 450 Juta

“Kita tidak boleh melupakan sejarah saat terjadi pertarungan antara Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dampaknya sangat fatal bagi Golkar saat itu. Karena faksi yang membeku dan tidak terakomodasi, Pak Ilham akhirnya membawa seluruh gerbong kekuatannya hijrah ke Partai Demokrat,” jelas Ali dengan nada serius. Peristiwa tersebut menjadi bukti nyata bahwa kekecewaan politik di Golkar bisa berujung pada penggerusan basis massa secara besar-besaran.

Jika situasi saat ini tidak segera dimitigasi, bukan tidak mungkin skenario serupa akan terulang. Ketidakmampuan DPP dan pengurus sementara dalam menjembatani kepentingan antar faksi dapat memicu resistensi yang bermuara pada perpecahan permanen atau munculnya dualisme kepemimpinan yang melemahkan posisi partai di mata publik.

Resistensi Akar Rumput: Ancaman Sabotase dari Dalam

Dampak penundaan Musda tidak hanya dirasakan oleh para elite di tingkat provinsi, tetapi juga merambat hingga ke tingkat DPD II di kabupaten/kota. Menurut analisis Ali, ketidakpastian ini melahirkan kecurigaan bahwa ada agenda tersembunyi yang sedang dimainkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Muncul persepsi di kalangan kader bawah bahwa ada sosok tertentu yang ingin dipaksakan untuk memimpin.

Baca Juga Menjemput Kemenangan dalam Kesunyian: PSM Makassar Siap Hadapi Bhayangkara FC Tanpa Sorakan Suporter

“Kader di tingkat bawah mulai merasa curiga. Mereka bertanya-tanya, apakah ada skenario DPP yang ingin dipaksakan? Jika perasaan terpinggirkan ini terus tumbuh, maka akan lahir resistensi yang kuat dari bawah,” tambahnya. Bahaya dari resistensi ini sangat beragam; mulai dari mundurnya kader secara formal hingga aksi sabotase internal.

Ali memperingatkan bahwa kader yang kecewa mungkin tidak akan langsung keluar partai, namun mereka bisa memilih untuk tidak patuh lagi terhadap instruksi DPD I maupun DPP. Mereka berpotensi sengaja tidak menjalankan perintah partai atau tidak bekerja maksimal dalam momentum politik penting, yang pada akhirnya merugikan Golkar secara keseluruhan dari dalam.

Efektivitas Pelaksana Tugas (Plt) yang Dipertanyakan

Sorotan tajam juga mengarah pada kinerja Muhidin M. Said selaku Plt Ketua Golkar Sulsel. Sejak ditunjuk pada Desember 2025, Muhidin dinilai belum mampu menghadirkan solusi konkret untuk mempercepat pelaksanaan Musda. Publik dan kader mulai menyangsikan kemampuan Muhidin dalam menjembatani aspirasi dari tingkat bawah ke tingkat pusat.

“Seharusnya seorang Plt bertindak sebagai jembatan yang efektif antara DPD II, pengurus DPD I, dan DPP. Tugas utamanya adalah memfasilitasi terjadinya Musda secepat mungkin agar organisasi kembali stabil. Namun, hingga hampir enam bulan menjabat, agenda ini tampak jalan di tempat,” kritik Ali. Kondisi ini membuat kesan bahwa Plt tidak memiliki kewenangan penuh atau kehilangan kendali dalam menyatukan faksi-faksi yang bertikai.

Baca Juga Spektakel Sepak Bola Dunia: Chelsea Hadapi AC Milan di GBK Jakarta, Simak Jadwal Lengkap dan Cara War Tiketnya!

Stigma negatif dari pihak eksternal pun mulai bermunculan. Publik melihat Golkar Sulsel sebagai partai besar yang sedang sakit dan tidak mampu menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri. Hal ini tentu merugikan citra partai menjelang kontestasi politik di masa depan.

Sosok Munafri ‘Appi’ Arifuddin dan Dilema DPP

Di tengah kekosongan kepemimpinan definitif, nama Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi muncul sebagai figur kuat yang didukung oleh mayoritas DPD II. Sebanyak 21 dari 24 DPD II Golkar di Sulsel dikabarkan telah solid memberikan dukungan kepada Wali Kota Makassar tersebut.

Ali Armunanto menilai bahwa dukungan mayoritas ini adalah cermin dari aspirasi demokrasi di tingkat bawah yang seharusnya dihargai oleh DPP. “Golkar adalah partai terbuka dan demokratis. Jika 21 DPD II sudah mengarah ke satu nama, DPP seharusnya membaca itu sebagai kemauan organisasi yang nyata,” ujarnya.

Ia juga memperingatkan risiko kehilangan kader potensial jika Appi merasa tidak diakomodasi. Sebagai Wali Kota Makassar dengan sumber daya politik yang besar, jaringan luas, dan kinerja yang terukur, Appi memiliki posisi tawar yang sangat tinggi. Jika ia merasa kecewa dan memutuskan untuk berpindah partai, hal itu akan menjadi kerugian kolosal bagi Golkar, serupa dengan hilangnya pengaruh IAS di masa jayanya.

Baca Juga Panduan Lengkap: 11 Contoh Surat Izin Tidak Masuk Sekolah Karena Sakit yang Profesional dan Sopan

Menanti Kepastian Musda dan Harapan Aklamasi

Meskipun situasi memanas, sempat ada secercah harapan saat Muhidin M. Said menyatakan rencana Musda pada minggu ketiga Januari 2026 yang lalu. Namun, jadwal tersebut meleset dan hingga kini belum ada kepastian baru yang mengikat. Muhidin sendiri mendorong agar pemilihan ketua nantinya dilakukan secara mufakat atau aklamasi guna menghindari konflik yang berkepanjangan.

“Kami berharap seluruh kader dapat bersatu dan memberikan dukungan penuh kepada siapapun figur yang terpilih nantinya demi stabilitas partai,” kata Muhidin dalam sebuah kesempatan konsolidasi di Makassar. Namun, di mata pakar, wacana aklamasi ini hanya bisa terwujud jika seluruh faksi merasa kepentingan mereka telah diakomodasi dengan adil dan transparan.

Kini, bola panas berada di tangan DPP Golkar. Apakah mereka akan segera merespons kegelisahan kader di Sulawesi Selatan dengan menjadwalkan Musda dalam waktu dekat, atau membiarkan api faksionalisme terus berkobar hingga membakar habis kejayaan pohon beringin di tanah Sulawesi? Publik dan ribuan kader Golkar kini hanya bisa menunggu kepastian di tengah ketidakpastian yang kian mencekam.