Menguak Tabir Sejarah di Balik Julukan Medan Sebagai ‘Kota Preman’: Perspektif Sosiologis dan Dinamika Kekuasaan Lokal

KabarHarian — Menelusuri lorong-lorong sejarah Kota Medan sering kali membawa kita pada sebuah label yang telah melekat kuat selama berpuluh-puluh tahun: “Kota Preman”. Bagi mereka yang sekadar melintas, julukan ini mungkin terdengar peyoratif atau menakutkan. Namun, bagi para pengamat sosial dan sejarah, istilah ini merupakan pintu masuk untuk memahami kompleksitas dinamika kekuasaan, ekonomi, dan politik yang membentuk identitas ibu kota Sumatera Utara ini.

Reputasi Medan sebagai basis kekuatan kelompok-kelompok tertentu bukanlah sebuah kebetulan sejarah yang muncul dalam semalam. Fenomena ini berakar dari struktur sosial yang unik, di mana organisasi kepemudaan (OKP) memainkan peran yang sangat dominan dalam ruang publik. Menelusuri akar sejarah ini berarti kita harus membedah bagaimana perebutan pengaruh ekonomi dan geliat politik lokal saling berkelindan di bawah bayang-bayang sejarah Deli yang panjang.

Kajian Mendalam dalam ‘Kisah dari Deli’

Salah satu rujukan paling otoritatif dalam membedah fenomena ini adalah karya Erond L. Damanik yang tertuang dalam buku berjudul Kisah dari Deli: Masalah Sosial dan Pembangunan di Kota Medan (Jilid II). Dalam bab khusus yang bertajuk “Organisasi Kepemudaan: Rowdy Youth, Godfather dan Culture of Violence”, Erond secara tajam menguliti anatomi sosial yang membuat Medan berbeda dari kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Baca Juga Misteri Ruang Ganti Real Madrid: Alvaro Arbeloa Akhirnya Buka Suara Terkait Isu Keretakan Hubungan dengan Kylian Mbappe

Menurut analisis Erond, keberadaan berbagai Organisasi Kepemudaan merupakan salah satu keunikan sekaligus tantangan bagi Medan di era modern. Ia mencatat bahwa pertumbuhan organisasi-organisasi ini tidak hanya bersifat kuantitas, tetapi juga merambah ke dalam kualitas pengaruh yang mereka miliki. Keberadaan mereka bukan sekadar perkumpulan pemuda biasa, melainkan entitas yang memiliki taring di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

OKP: Antara Gerakan Sosial dan Hegemoni Kekuasaan

Di Medan, pengaruh OKP menyerupai jaring laba-laba yang menyentuh banyak aspek. Erond menjelaskan bahwa eksistensi mereka mencakup dimensi keamanan, kenyamanan, ekonomi, sosial, hingga politik. Hal ini menciptakan sebuah ekosistem di mana kelompok-kelompok tertentu memiliki posisi tawar yang sangat tinggi terhadap kebijakan publik maupun aktivitas bisnis di lapangan.

Secara sosiologis, Erond mengidentikkan OKP dengan istilah rowdy youth atau pemuda berandalan yang sering kali merepresentasikan culture of violence atau budaya kekerasan. Budaya ini bukan berarti kekerasan fisik yang terjadi setiap saat di sudut jalan, melainkan sebuah bentuk intimidasi terstruktur atau penggunaan kekuatan untuk mempertahankan kepentingan kelompok. Hal inilah yang kemudian melahirkan stigma “premanisme” yang sangat identik dengan wajah kota ini.

Baca Juga Jelang Idul Adha, Harga Cabai Merah dan Rawit di Pasar Sukaramai Medan Mulai ‘Pedas’ Menyentuh Rp 40 Ribu per Kilogram

Geografi Kekuasaan: Membagi ‘Kue’ di Sudut Kota

Salah satu fenomena paling mencolok yang ditemukan dalam penelitian Erond adalah pembagian wilayah kekuasaan yang sangat rapi di Medan. Kota ini seolah-olah dipetakan menjadi zona-zona pengaruh yang dikuasai oleh kelompok yang berbeda-beda. Pembagian ini bukan tanpa alasan, melainkan demi meraup keuntungan ekonomi dari sektor-sektor informal maupun semi-formal.

Beberapa sumber pendapatan yang menjadi rebutan di wilayah-wilayah kekuasaan tersebut meliputi:

• Pengelolaan Parkir: Lahan parkir di pinggir jalan utama sering kali menjadi sumber pemasukan rutin yang sangat besar.
• Keamanan Wilayah: Penjagaan keamanan bagi pelaku usaha yang beroperasi di wilayah tertentu.
• Bekingan Properti: Perlindungan atau koordinasi keamanan untuk pertokoan, pusat perbelanjaan, hingga perumahan penduduk.
• Logistik dan Bongkar Muat: Kendali atas alur distribusi barang di pasar-pasar tradisional maupun gudang-gudang logistik.

Sistem pembagian wilayah ini menciptakan sebuah tatanan informal yang berjalan berdampingan dengan hukum negara. Bagi para pelaku usaha, berkoordinasi dengan penguasa wilayah lokal sering kali dianggap lebih efektif untuk menjamin kelancaran bisnis daripada hanya mengandalkan jalur formal, meskipun hal ini memperkuat struktur premanisme itu sendiri.

Baca Juga Jejak Kelam Poenale Sanctie: Di Balik Gemerlap Emas Hijau dan Air Mata Buruh Perkebunan Deli

Evolusi dari Masa Kolonial hingga Era Modern

Jika kita menarik garis waktu lebih jauh ke belakang, bibit-bibit kekuatan lokal di Medan sudah ada sejak zaman perkebunan Deli. Medan tumbuh sebagai kota multietnis yang sangat cair, di mana para pendatang dari berbagai latar belakang suku mencari peruntungan di tanah perkebunan. Dinamika ini melahirkan kebutuhan akan kelompok-kelompok pelindung (jagoan) untuk bertahan hidup dalam persaingan yang keras.

Seiring berjalannya waktu, kelompok-kelompok jagoan ini bertransformasi menjadi organisasi yang lebih terstruktur. Pasca kemerdekaan, peran mereka semakin menguat ketika mereka mulai terlibat dalam gerakan-gerakan politik nasional. Di sinilah istilah “Godfather” mulai relevan, di mana tokoh-tokoh kuat di dalam organisasi tersebut menjadi penentu kebijakan di balik layar atau fasilitator kepentingan politik tertentu.

Simbiosis Mutualisme Politik dan Massa

Julukan “Kota Preman” semakin diperkuat dengan kenyataan bahwa banyak organisasi kepemudaan di Medan memiliki afiliasi atau kedekatan dengan partai politik. Hubungan ini sering kali bersifat simbiosis mutualisme. Politisi membutuhkan massa yang solid dan kemampuan mobilisasi yang dimiliki OKP, sementara OKP membutuhkan akses kekuasaan dan perlindungan hukum untuk melanggengkan aktivitas ekonomi mereka.

Baca Juga Teror Harimau di Gayo Lues: Perjuangan Roni Melawan Maut Saat Berkebun di Lereng Singah Mulo

Keterlibatan ini membuat garis antara aktivisme kepemudaan dan premanisme menjadi sangat kabur. Banyak pemimpin organisasi yang kemudian menduduki jabatan strategis di pemerintahan atau legislatif, yang pada satu sisi memberikan legitimasi, namun di sisi lain memperpanjang dominasi budaya kekuasaan berbasis massa di Medan.

Melihat Medan dari Perspektif yang Lebih Adil

Meskipun julukan “Kota Preman” memiliki akar sejarah yang kuat sebagaimana dipaparkan oleh Erond L. Damanik, penting bagi kita untuk melihat Medan secara utuh. Reputasi ini adalah bagian dari dinamika sosial yang kompleks dan cerminan dari perjalanan sebuah kota yang dibentuk oleh benturan berbagai kekuatan di ruang publik.

Saat ini, Medan sedang berupaya bertransformasi. Upaya modernisasi birokrasi dan penegakan hukum terus dilakukan untuk mengikis praktik-praktik premanisme yang merugikan. Namun, memahami sejarah di baliknya membantu kita menyadari bahwa fenomena ini bukanlah masalah kriminalitas biasa, melainkan masalah struktural yang berkaitan dengan lapangan kerja, kesejahteraan, dan akses terhadap kekuasaan ekonomi.

Melalui penelusuran sejarah ini, kita diajak untuk melihat bahwa di balik hiruk-pikuk dan kesan kerasnya, Medan adalah kota yang tangguh. Julukan yang ada bukan sekadar label negatif, melainkan catatan sejarah tentang bagaimana manusia-manusia di dalamnya berorganisasi, berebut pengaruh, dan bertahan hidup dalam dinamika urban yang selalu berubah.

Baca Juga Peran Strategis Embarkasi Medan sebagai Buffer Zone Haji 2026: Tinjauan Mendalam Wamenhaj Dahnil Anzar