Proyek Pagar Mewah Gedung DPRD Kota Batam: Anggaran Tahap Awal Tembus Rp 2,6 Miliar, Total Estimasi Rp 6 Miliar

KabarHarian — Langkah Sekretariat DPRD Kota Batam dalam menata estetika dan keamanan lingkungan kantor perwakilan rakyat kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Bukan tanpa alasan, sebuah proyek ambisius berupa pembangunan pagar gedung kantor direncanakan akan menyerap anggaran yang fantastis. Di tahun anggaran 2026 ini saja, pemerintah kota telah mengalokasikan dana mencapai Rp 2,6 miliar hanya untuk tahap awal. Namun, kejutan sebenarnya terletak pada total nilai proyek yang dirancang melalui skema tahun jamak (multi years), di mana estimasi keseluruhan pembangunan tersebut diperkirakan akan menyentuh angka Rp 6 miliar.

Rincian Anggaran dan Transparansi Melalui LPSE

Berdasarkan penelusuran mendalam tim redaksi melalui data resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam, proyek ini tercatat secara formal dengan kode tender 10122297000. Paket pekerjaan yang diberi nama resmi ‘Belanja Modal Pagar (Belanja Pagar Gedung Kantor)’ ini berada langsung di bawah naungan Sekretariat DPRD Kota Batam. Penggunaan kode tender ini menegaskan bahwa proyek tersebut telah masuk ke dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat diakses oleh publik.

Baca Juga Duka Menyelimuti Embarkasi Medan: Seorang Jemaah Haji Asal Kota Medan Wafat di Tanah Suci

Dalam dokumen tersebut, terungkap bahwa sumber pendanaan proyek ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun anggaran 2026. Nilai pagu paket yang ditetapkan adalah sebesar Rp 2.600.000.000. Sementara itu, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh instansi terkait berada pada angka Rp 2.585.782.400. Selisih yang tipis antara pagu dan HPS ini menunjukkan bahwa perencanaan teknis telah dilakukan secara mendetail sebelum akhirnya dilempar ke pasar melalui mekanisme lelang.

Penjelasan Sekretaris DPRD Batam Terkait Mekanisme Lelang

Menanggapi riuh rendah kabar mengenai besarnya anggaran tersebut, Sekretaris DPRD Kota Batam, Ridwan Afandi, memberikan klarifikasinya. Dalam sebuah sesi wawancara, ia menegaskan bahwa saat ini seluruh proses pengadaan masih berada sepenuhnya di tangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemerintah Kota Batam. Sebagai pengguna anggaran, Sekretariat DPRD telah menyerahkan kewenangan teknis lelang kepada instansi yang berwenang guna menjaga netralitas dan profesionalisme.

“Hingga saat ini, prosesnya masih bergulir di BPBJ. Belum sampai ke meja saya dan belum ada laporan final mengenai siapa pemenang atau bagaimana progres terakhirnya,” ujar Ridwan saat ditemui di Batam, Kamis (30/4/2026). Ia juga menekankan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam detail teknis penentuan perusahaan pemenang tender, karena hal tersebut merupakan domain penuh dari panitia lelang di BPBJ.

Baca Juga Gejolak Harga Pangan di Binjai: Bawang Merah Melambung Tinggi, Cabai Merah Justru Melandai

Prosedur Ketat dan Masa Sanggah dalam Pengadaan

Lebih lanjut, Ridwan Afandi menjelaskan bahwa setiap proyek pemerintah dengan nilai miliaran rupiah harus melewati tahapan yang cukup panjang dan berliku. Ia merinci bahwa setelah proses penawaran masuk, akan ada tahap evaluasi teknis dan administrasi. Setelah pemenang diumumkan, sistem tidak langsung memberikan kontrak begitu saja. Ada periode yang dinamakan masa sanggah, di mana peserta lelang lain yang merasa keberatan dapat mengajukan protes resmi.

“Prosedurnya sangat ketat. Setelah lelang biasanya akan muncul satu pemenang, namun ada masa sanggah terlebih dahulu. Setelah semua tahapan itu selesai dan tidak ada masalah, barulah hasilnya dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Di posisi sekarang, proses administratif itu belum sampai kepada saya sebagai laporan final,” imbuhnya. Hal ini dilakukan demi memastikan bahwa kontraktor yang terpilih benar-benar memiliki kapabilitas untuk mengerjakan proyek senilai miliaran rupiah tersebut.

Desain Estetik: Mengadopsi Kemegahan Masjid Agung Batam

Salah satu poin menarik dari pembangunan pagar ini adalah aspek visualnya. Ridwan mengungkapkan bahwa pagar ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pembatas fisik atau alat keamanan semata, tetapi juga sebagai elemen estetika kota Batam Center. Desain pagar tersebut kabarnya telah disiapkan secara khusus oleh konsultan arsitektur dengan merujuk pada salah satu ikon religi di Batam.

Baca Juga Drama VAR Menit Akhir! Arsenal Amankan Poin Krusial di Markas West Ham Demi Gelar Juara

“Modelnya hampir sama dengan pagar di Masjid Agung Batam. Kami ingin ada keselarasan estetika di kawasan pusat pemerintahan ini. Jadi, desainnya sudah disiapkan oleh konsultan agar terlihat megah dan menyatu dengan konsep tata kota yang ada di sekitarnya,” jelas Ridwan. Masjid Agung Batam sendiri dikenal dengan arsitekturnya yang khas, sehingga penggunaan konsep serupa pada pagar DPRD diharapkan dapat menambah daya tarik visual kawasan Engku Putri.

Mengapa Harus Skema Multi-Year?

Banyak pihak mempertanyakan mengapa anggaran untuk sebuah pagar bisa mencapai Rp 6 miliar. Ridwan menjelaskan bahwa proyek ini tidak mungkin diselesaikan dalam satu tahun anggaran saja mengingat kompleksitas dan panjang pagar yang akan dibangun mengelilingi gedung DPRD yang cukup luas. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD memilih skema tahun jamak atau multi-year contract.

“Untuk tahun ini, kita mulai dengan alokasi Rp 2,6 miliar. Namun, secara keseluruhan pembangunan ini diproyeksikan akan menghabiskan sekitar Rp 6 miliar. Ini adalah investasi jangka panjang untuk infrastruktur kantor. Dengan sistem bertahap ini, beban APBD setiap tahunnya bisa lebih terukur dan pembangunan bisa dilakukan dengan kualitas yang terjaga tanpa harus terburu-buru,” tuturnya. Skema ini umum dilakukan pada proyek infrastruktur besar agar penyelesaiannya lebih terjamin dari sisi pendanaan.

Baca Juga Mengenal Food Noise: Mengapa Pikiran Tetap Lapar Meski Perut Sudah Kenyang?

Urgensi Pembangunan di Tengah Dinamika Batam

Pembangunan pagar ini dilakukan di tengah transformasi besar-besaran yang sedang dialami oleh Kota Batam. Sebagai kota industri dan pariwisata yang terus bersolek, pembenahan gedung-gedung pemerintahan dianggap sebagai bagian dari upaya meningkatkan citra kota. Gedung DPRD Kota Batam yang berlokasi strategis di Batam Center memang memerlukan pemeliharaan rutin dan peningkatan fasilitas keamanan guna mendukung kenyamanan operasional para wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya.

Meski demikian, pengawasan dari masyarakat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa dana miliaran rupiah yang bersumber dari pajak rakyat tersebut dikelola secara efisien dan transparan. Pihak Sekretariat DPRD pun berjanji akan terus memberikan informasi terkini mengenai perkembangan proyek ini kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas kedaulatan rakyat.

Menanti Wajah Baru Kawasan DPRD Batam

Dengan dimulainya tahap awal pembangunan ini, publik kini menanti bagaimana hasil akhir dari proyek pagar senilai Rp 6 miliar tersebut. Apakah kemegahannya akan benar-benar setara dengan Masjid Agung Batam dan mampu memberikan nilai tambah bagi tata kota di Batam Center? Ataukah ini hanya akan menjadi catatan panjang anggaran infrastruktur di Kepulauan Riau?

Baca Juga Geger Penemuan Bayi Laki-Laki dalam Kardus di Medan Deli: Polisi Buru Pelaku Penelantaran

Seiring dengan berjalannya waktu, proses lelang yang transparan dan pengawasan yang ketat dari semua elemen masyarakat akan menjadi kunci utama. Pihak BPBJ diharapkan segera menuntaskan proses seleksi sehingga pengerjaan fisik dapat segera dimulai dan masyarakat dapat melihat langsung realisasi dari anggaran yang telah dialokasikan tersebut.