Ironi Infrastruktur di Jantung Lombok Barat: Tiga Bulan Jalan Amblas Tempos-Banyu Urip Terabaikan
KabarHarian — Pemandangan kontras tersaji di wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Hanya terpaut beberapa kilometer dari megahnya Kantor Bupati, sebuah urat nadi transportasi yang menghubungkan Desa Tempos dengan Desa Banyu Urip di Kecamatan Gerung kini berada dalam kondisi memprihatinkan. Sudah genap tiga bulan lamanya, sebagian badan jalan tersebut amblas dan seolah terlupakan oleh deru pembangunan yang digembar-gemborkan pemerintah daerah.
Kerusakan yang terjadi sejak Kamis, 26 Februari 2026 ini bukan sekadar lubang kecil yang bisa dihindari dengan mudah. Pantauan tim redaksi KabarHarian di lapangan pada Rabu, 21 Mei 2026, menunjukkan pemandangan yang mengkhawatirkan. Setengah dari lebar jalan aspal tersebut telah runtuh ke bawah, menyisakan ruang sempit yang memaksa pengguna jalan untuk bertaruh nyawa setiap kali melintas. Mirisnya, upaya pengamanan yang ada hanyalah barisan karung berisi pasir yang kini mulai koyak, dengan material pasir yang berceceran tak beraturan di atas aspal yang tersisa.
Potret Kelam Jalur Wisata yang Kini Menakutkan
Jalan penghubung Tempos-Banyu Urip sebenarnya bukan sekadar jalan desa biasa. Sebelum bencana ini terjadi, jalur ini sempat menjadi primadona di media sosial. Panorama persawahan yang membentang hijau dengan latar perbukitan menjadikannya spot favorit warga untuk sekadar jalan-jalan sore atau berburu foto estetis. Namun, kejayaan itu kini sirna, berganti dengan debu dan kecemasan bagi siapa saja yang terpaksa melaluinya.
Kondisi jalan yang kian menyempit memaksa sistem buka-tutup jalan secara mandiri oleh warga atau pengendara yang berpapasan. Kendaraan roda empat, seperti mobil pikap yang mengangkut hasil bumi, harus ekstra waspada. Jika ada mobil dari arah berlawanan, salah satu harus mengalah dan menepi jauh di ujung area amblas guna menghindari risiko terperosok lebih dalam. Beban kendaraan yang berat di atas tanah yang labil menjadi kekhawatiran tersendiri akan terjadinya amblas susulan.
Bahaya Mengintai di Balik Minimnya Penerangan
Kekhawatiran warga semakin memuncak ketika matahari mulai terbenam. Minimnya lampu penerangan jalan umum (PJU) di lokasi tersebut mengubah area amblas menjadi perangkap maut di malam hari. Bagi pengendara yang tidak terbiasa melintas atau warga pendatang, risiko terperosok ke bagian jalan yang amblas sangatlah tinggi. Karung pasir yang digunakan sebagai pembatas darurat sama sekali tidak memiliki unsur reflektif yang bisa memberikan tanda peringatan di kegelapan.
“Kami harus sangat hati-hati, apalagi kalau pulang kerja malam hari. Karung-karung itu tidak kelihatan jelas kalau gelap. Belum lagi pasir yang berceceran bikin jalanan licin, apalagi kalau kena air hujan sedikit saja,” keluh salah seorang pengendara sepeda motor yang rutin melintasi jalur tersebut. Kecelakaan kecil akibat tergelincir material pasir dilaporkan sudah beberapa kali terjadi, meski belum ada laporan korban jiwa yang serius.
Proyek Seumur Jagung: Antara Kualitas dan Bencana Alam
Ada satu fakta ironis yang menyelimuti kerusakan jalan ini. Berdasarkan data yang dihimpun KabarHarian, jalan tersebut baru saja selesai diperbaiki oleh pemerintah pusat pada akhir tahun 2025. Belum genap satu tahun dinikmati oleh masyarakat secara utuh, infrastruktur tersebut sudah menyerah pada alam. Kepala Desa Tempos, Sudirman, membenarkan bahwa pemicu utama amblasnya jalan adalah tingginya intensitas hujan pada akhir Februari lalu.
“Iya, jalan yang baru selesai dibangun ini amblas karena tergerus arus sungai di bawahnya. Hujan deras selama beberapa hari membuat debit air sungai meningkat tajam dan mengikis fondasi jalan,” jelas Sudirman. Hal ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kualitas perencanaan dan ketahanan talud yang dibangun, mengingat jalan tersebut merupakan aset penting bagi mobilitas warga antar-desa di Lombok Barat.
Menanti Kepastian dari Meja Birokrasi
Menanggapi keluhan yang terus bergulir, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Lombok Barat, Lalu Ratnawi, akhirnya angkat bicara. Ia menyatakan bahwa penanganan jalan tersebut sudah masuk dalam rencana kerja tahun ini, namun pelaksanaannya memang memerlukan koordinasi antar-instansi karena status pembangunan awalnya yang melibatkan pemerintah pusat.
Menurut Lalu Ratnawi, proses perbaikan akan dibagi menjadi dua tahap utama yang melibatkan pihak berbeda:
- Pengerjaan Talud: Dinas PUPR-PKP Lombok Barat akan bertanggung jawab penuh dalam membangun kembali talud atau dinding penahan tanah yang roboh guna memastikan fondasi jalan kembali stabil.
- Proses Pengaspalan: Setelah struktur bawah dinyatakan kuat, proses pengaspalan badan jalan yang rusak akan diserahkan kembali kepada pihak Balai Jalan selaku instansi yang sebelumnya melakukan pengerjaan aspal.
“Skemanya sudah jelas, kalau taludnya kami (Dinas PUPR) yang kerjakan, nanti aspalnya dari pihak balai jalan,” ujar Ratnawi singkat. Namun, ia tidak memberikan tanggal pasti kapan alat berat akan mulai diturunkan ke lokasi untuk memulai pekerjaan fisik tersebut.
Dampak Ekonomi dan Sosial bagi Warga Sekitar
Keterlambatan perbaikan ini tentu membawa dampak domino yang cukup besar. Desa Tempos dan Banyu Urip merupakan daerah produktif yang mengandalkan jalur ini untuk mendistribusikan hasil pertanian ke pasar-pasar di wilayah Gerung dan Mataram. Dengan kondisi jalan yang rusak, biaya logistik meningkat karena risiko kerusakan kendaraan dan waktu tempuh yang menjadi lebih lama.
Selain itu, potensi wisata lokal yang sempat tumbuh di sepanjang jalur ini juga mati suri. Warung-warung kecil milik warga yang biasanya ramai oleh pengunjung yang ingin melihat panorama sawah kini sepi pembeli. Wisatawan merasa enggan untuk melintasi jalur yang dianggap tidak aman tersebut.
Harapan di Tengah Ketidakpastian
Masyarakat kini hanya bisa berharap agar janji perbaikan tahun ini bukan sekadar angin surga. Kedekatan lokasi kerusakan dengan pusat kekuasaan di Lombok Barat seharusnya menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk bergerak lebih cepat. Penanganan infrastruktur yang responsif bukan hanya soal estetika wilayah, melainkan bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat akan keamanan dan kenyamanan bertransportasi.
KabarHarian akan terus mengawal perkembangan ini hingga alat berat benar-benar bekerja dan jalan Tempos-Banyu Urip kembali pulih seperti sediakala. Masyarakat menantikan aksi nyata, bukan sekadar kajian teknis atau lempar tanggung jawab antar-instansi yang hanya akan memperlama penderitaan warga di lapangan.