Krisis Pertalite di Amfoang: Jeritan Petani di Tengah Panen dan Masa Depan Pendidikan yang Terancam

KabarHarian — Deru mesin perontok padi yang biasanya memecah keheningan di hamparan sawah wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kini berganti dengan kesunyian yang mencekam. Bukan karena masa panen telah usai, melainkan karena nadi penggeraknya—bahan bakar minyak jenis Pertalite—mendadak lenyap dari peredaran. Kelangkaan ini bukan sekadar urusan antrean panjang, melainkan sebuah krisis multidimensi yang melumpuhkan sendi-sendi ekonomi dan pendidikan di beranda terdepan negeri ini.

Mesin Perontok yang Membisu dan Nasib Gabah yang Terbengkalai

Sejak pekan lalu, masyarakat di wilayah Amfoang harus menelan pil pahit akibat menghilangnya pasokan Pertalite secara total. Dampak yang paling terasa menghantam sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Victor Imanuel Manoh, warga Desa Afoan, Kecamatan Amfoang Utara, mengungkapkan kepedihannya saat menyaksikan hasil jerih payahnya selama berbulan-bulan terancam sia-sia.

“Kondisi di sini sudah sangat memprihatinkan. Pertalite sama sekali tidak ada lagi. Kami yang sudah menyelesaikan panen kini hanya bisa terdiam melihat tumpukan padi, karena mesin perontok tidak bisa dijalankan tanpa bahan bakar. Ini adalah momen krusial bagi kami, dan pemerintah harus segera mengambil tanggung jawab atas kekosongan pasokan ini,” ujar Victor dengan nada getir saat dihubungi oleh tim redaksi kami.

Baca Juga Taman Rinjani Selong Gelap Gulita: Ancaman Keamanan dan Jeritan Pedagang di Jantung Lombok Timur

Tanpa mesin perontok, petani terpaksa kembali ke cara-cara tradisional yang memakan waktu lama dan berisiko menurunkan kualitas gabah, atau lebih buruk lagi, membiarkan hasil panen membusuk di pematang. Di tengah cuaca yang tidak menentu, kecepatan dalam memproses hasil panen adalah kunci agar petani tidak merugi besar. Namun, tanpa bensin di tangki mesin, harapan itu seolah menguap begitu saja.

Pendidikan yang Terhenti: Saat Siswa Terpaksa Libur di Rumah

Krisis energi ini ternyata tidak hanya berhenti di sektor agraria. Sektor pendidikan pun ikut terseret dalam pusaran masalah. Banyak siswa di wilayah Amfoang terpaksa tidak masuk sekolah karena kendaraan bermotor yang biasa mengantarkan mereka ke sekolah tidak bisa beroperasi. Jarak antar desa dan sekolah di wilayah ini memang cukup jauh, membuat moda transportasi motor menjadi kebutuhan primer bagi para pelajar.

“Anak-anak sekolah dan warga yang hendak pergi ke kebun semuanya terkendala. Bahkan, banyak siswa yang akhirnya memilih untuk tidak masuk sekolah sama sekali. Bagaimana mereka bisa belajar jika akses transportasinya lumpuh total?” tambah Victor. Fenomena ‘libur paksa’ akibat krisis BBM ini menggambarkan betapa rentannya ketahanan energi di wilayah terpencil, di mana satu jenis komoditas bisa menentukan jalannya masa depan generasi muda.

Baca Juga Aksi Menegangkan Vincent Rompies di Bali: Nyaris Terhempas Angin Saat Jinakkan Layangan Raksasa di Pantai Mertasari

Satu SPBU untuk Enam Kecamatan: Ironi Ketidakadilan Distribusi

Jika menilik akar masalahnya, kelangkaan ini hanyalah puncak dari gunung es masalah infrastruktur energi di Amfoang. Victor menjelaskan sebuah fakta ironis: dari enam kecamatan yang ada di wilayah Amfoang—Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang Utara, Amfoang Timur, Amfoang Tengah, dan Amfoang Selatan—hanya terdapat satu unit SPBU yang beroperasi. SPBU tunggal itu terletak di Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan.

Bagi warga di Amfoang Utara atau Amfoang Barat Laut, letak SPBU di Lelogama sangatlah jauh dan sulit dijangkau karena kondisi jalan yang ekstrem. Jarak geografis ini membuat keberadaan SPBU tersebut seolah tidak memberikan solusi bagi kebutuhan harian masyarakat pesisir Amfoang yang lebih banyak bergantung pada pasokan eceran yang dibawa dari Kota Kupang.

Sistem Logistik ‘Titip Jeriken’ yang Mulai Runtuh

Selama bertahun-tahun, masyarakat Amfoang mengandalkan sistem logistik informal untuk mendapatkan BBM. Mereka menitipkan jeriken berukuran 20 hingga 35 liter melalui bus-bus antar-kota yang menempuh perjalanan jauh dari Kota Kupang. BBM yang diangkut dengan cara ini kemudian didistribusikan secara mandiri untuk kebutuhan mesin perontok padi, pompa air pertanian, hingga kebutuhan nelayan untuk melaut.

Baca Juga Waspada Ancaman Hantavirus di Bali: Mengintip Kesiapan Nusa Penida dan Tabanan dalam Memperketat Benteng Kesehatan

Namun, sistem yang sudah rapuh ini kini benar-benar kolaps. Victor menceritakan bahwa banyak warga terpaksa memarkir motor mereka dan membatalkan aktivitas harian. “Selama ini kami ke kebun pakai motor, tapi sekarang motor itu hanya jadi pajangan di rumah. Tanpa BBM, pergerakan kami mati total,” tuturnya.

Infrastruktur Jalan: Luka Lama yang Memperparah Keadaan

Masalah kelangkaan BBM ini diperparah dengan carut-marutnya infrastruktur jalan dan jembatan. Amfoang seolah menjadi wilayah yang terisolasi dari hiruk-pikuk pembangunan. Putusnya Jembatan Termanu dan Kapsali di Kecamatan Amfoang Barat Daya menjadi momok yang menakutkan bagi distribusi logistik. Belum lagi jalan poros tengah yang melintasi lereng Gunung Timau di Kecamatan Amfoang Tengah yang kondisinya rusak parah.

“Begitu jalan rusak dan jembatan putus, kami di Amfoang benar-benar terisolir. Perjalanan ke Kupang yang seharusnya lancar menjadi sangat melelahkan karena kami harus melakukan ‘estafet’ barang di titik-titik jalan yang rusak. Barang bawaan diturunkan, diseberangkan secara manual, baru kemudian naik bus lagi di seberang. Bagaimana BBM bisa masuk lancar jika jalannya seperti ini?” keluh warga.

Baca Juga Fakta Kesehatan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa: Benarkah Ambruk atau Sekadar Kelelahan?

Harga Eceran Meroket: Menembus Angka Rp 20 Ribu per Liter

Kekosongan stok di tingkat distributor resmi membuat harga BBM di tingkat pengecer liar melonjak tak terkendali. Kepala Desa Soliu, Markus Akulas, mengungkapkan bahwa warganya kini dihadapkan pada harga yang mencekik leher. Berdasarkan pantauannya, harga Pertalite eceran di desanya sempat menyentuh angka Rp 18.000 hingga Rp 20.000 per liter.

“Itu pun stoknya sangat terbatas. Bahkan kemarin saya sendiri ingin membeli untuk motor saya, barangnya sudah tidak ada lagi. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, aktivitas petani akan benar-benar mati,” ujar Markus dengan nada penuh kekhawatiran. Harga yang selangit ini tentu sangat memberatkan masyarakat yang penghasilannya justru sedang terancam karena tidak bisa mengolah hasil panen.

Respons Pemerintah dan Desakan Pembangunan SPBU Baru

Camat Amfoang Utara, Hendra Mooy, mengonfirmasi bahwa stok Pertalite di wilayahnya memang sudah kosong sejak Jumat pekan lalu. Ia menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya Polsek Amfoang Utara dan Polres Kupang, untuk memberikan dispensasi bagi bus-bus yang membawa BBM titipan masyarakat agar tidak ditahan.

Baca Juga Ramalan Zodiak Keuangan 10 Mei 2026: Strategi Pisces Menghalau Hasutan dan Ketenangan Libra Membawa Berkah

“Kami memohon agar ada kebijakan khusus untuk bus-bus yang mengangkut BBM milik warga ini, karena itulah satu-satunya napas bagi petani dan nelayan kami saat ini. Sesuai aturan, petani dan nelayan memang bisa mendapatkan BBM dengan surat rekomendasi, namun masalah utamanya adalah akses jalan yang rusak parah sehingga pasokan tidak kunjung tiba,” jelas Hendra.

Melihat krisis yang terus berulang setiap tahunnya, Markus Akulas dan tokoh masyarakat lainnya mendesak pemerintah untuk segera membangun SPBU baru di wilayah strategis, seperti di Kecamatan Amfoang Barat Laut atau Amfoang Utara. Pembangunan fasilitas pengisian bahan bakar resmi dinilai menjadi satu-satunya jalan keluar jangka panjang untuk memutus ketergantungan pada sistem titipan yang tidak pasti dan mahal.

Kini, warga Amfoang hanya bisa berharap agar suara mereka didengar oleh pemangku kebijakan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Tanpa langkah cepat dan nyata, kelangkaan BBM ini bukan saja akan menghancurkan ekonomi musim panen ini, tetapi juga meninggalkan luka dalam bagi pendidikan anak-anak di ufuk timur Indonesia.