Jejak Kelam Poenale Sanctie: Di Balik Gemerlap Emas Hijau dan Air Mata Buruh Perkebunan Deli

KabarHarian — Sejarah sering kali menuliskan kejayaan melalui angka-angka pertumbuhan ekonomi dan megahnya bangunan peninggalan masa lalu. Namun, di balik kemasyhuran Deli sebagai ‘Het Land van de Dollar’ atau Tanah Dollar pada masa kolonial, tersimpan narasi kelam yang tertulis dalam keringat dan darah para buruh kontrak. Salah satu instrumen hukum paling kontroversial yang menjadi pondasi kesuksesan perkebunan tembakau Deli adalah Poenale Sanctie—sebuah aturan yang menghalalkan hukuman bagi pekerja demi menjaga stabilitas produksi perusahaan Belanda.

Awal Mula ‘Emas Hijau’ dan Kebutuhan Tenaga Kerja

Pada paruh kedua abad ke-19, wilayah Sumatera Timur, khususnya Deli, mendadak menjadi primadona dunia. Semua berawal ketika Jacobus Nienhuys menemukan bahwa tanah di Deli sangat cocok untuk menanam tembakau berkualitas tinggi yang kemudian menjadi bahan cerutu premium di Eropa. Permintaan yang melonjak menciptakan kebutuhan akan tenaga kerja yang masif dalam waktu singkat. Namun, penduduk lokal saat itu tidak tertarik untuk menjadi buruh perkebunan yang terikat aturan ketat.

Untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja, perusahaan-perusahaan besar mulai mendatangkan ribuan pekerja migran dari Jawa, China, hingga India. Kedatangan para pekerja ini bukan sekadar perpindahan penduduk, melainkan awal dari sistem perbudakan terselubung yang dibalut dalam kontrak kerja formal. Dalam laporan mendalam yang dirangkum oleh Erond L. Damanik dalam bukunya Kisah Dari Deli: Masalah Sosial dan Pembangunan di Kota Medan Jilid II, ia membedah bagaimana transformasi ekonomi ini mengubah wajah Medan dari sebuah kampung kecil menjadi kota modern yang penuh kontradiksi sosial.

Baca Juga Tragedi Memilukan di Rokan Hulu: Nyawa Remaja 11 Tahun Melayang di Tangan Ibu Kandung Berdalih Ritual Pengobatan

Mengenal Poenale Sanctie: Hukum yang Membelenggu Kebebasan

Apa sebenarnya Poenale Sanctie itu? Secara harfiah, istilah ini berarti ‘sanksi pidana’. Diberlakukan melalui Koelie Ordonnantie (Ordonansi Kuli) pada tahun 1880, aturan ini memberikan wewenang legal bagi para pemilik perkebunan (planters) untuk menghukum buruh yang dianggap melanggar kontrak kerja. Pelanggaran yang dimaksud bisa berupa hal sepele, seperti datang terlambat, bekerja kurang giat, hingga mencoba melarikan diri dari wilayah perkebunan.

Seorang peneliti sejarah terkemuka, Dirk Buiskool, dalam berbagai kajiannya menekankan bahwa aturan ini adalah rantai yang memastikan buruh tidak bisa berkutik. “Pada masa itu, buruh kontrak tidak bisa dengan mudah meninggalkan perkebunan karena mereka benar-benar terikat secara hukum yang sangat ketat,” ungkapnya. Mereka yang nekat kabur akan diburu oleh polisi perkebunan, ditangkap, dan dikembalikan untuk menerima hukuman yang sering kali melampaui batas kemanusiaan.

Sistem Pengawasan Ketat dalam Kacamata Jan Breman

Kehidupan di balik pagar kawat perkebunan Deli digambarkan secara gamblang oleh sosiolog Jan Breman dalam karyanya yang monumental, Koelies, Planters en Koloniale Politiek. Breman menyoroti bahwa sistem perkebunan di Deli sengaja dibangun dengan struktur pengawasan yang mirip dengan kamp militer. Para pekerja atau yang sering disebut ‘koelie’ berada di bawah pengawasan mandor dan asisten perkebunan yang memiliki kuasa absolut.

Baca Juga Prabowo Beri Instruksi Tegas: Usut Izin Luar Negeri Wali Kota Medan Saat Peresmian Strategis KDKMP

Menurut Jan Breman, kebebasan individu para pekerja praktis hilang begitu mereka menandatangani kontrak. Masa kontrak yang biasanya berdurasi tiga tahun sering kali diperpanjang secara paksa melalui jeratan hutang. “Para pekerja kontrak berada dalam sistem kerja yang membatasi kebebasan mereka secara total selama masa kontrak berlangsung,” tulis Breman. Hal ini menciptakan suasana ketakutan yang permanen demi menjaga ritme produksi tembakau agar tidak terganggu.

Kekerasan yang Dilegalkan: Analisis Ann Laura Stoler

Sisi lebih gelap dari Poenale Sanctie dibahas secara kritis oleh Ann Laura Stoler dalam penelitiannya, Capitalism and Confrontation in Sumatra’s Plantation Belt, 1870-1979. Stoler menjelaskan bahwa sistem hukuman di Deli bukan hanya soal disiplin kerja, melainkan bentuk kontrol rasial dan kelas yang mendalam. Para buruh tidak hanya dikenai denda pemotongan gaji, tetapi juga hukuman fisik yang brutal.

Hukuman seperti dicambuk, dijemur di bawah terik matahari, hingga dimasukkan ke dalam sel pengasingan adalah pemandangan yang lazim. Poenale Sanctie memberikan legitimasi bagi kekerasan tersebut, sehingga para pemilik perkebunan tidak perlu takut akan konsekuensi hukum dari tindakan mereka terhadap buruh. Hal inilah yang memicu berbagai konflik sosial dan perlawanan tersembunyi di kalangan buruh perkebunan sepanjang akhir abad ke-19.

Baca Juga Estafet Kepemimpinan Korps Adhyaksa: Muhibuddin Resmi Nahkodai Kejati Sumut, Formasi Baru Membawa Harapan Segar

Dampak Sosial dan Transformasi Kota Medan

Meskipun penuh dengan penderitaan buruh, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem perkebunan ini adalah motor penggerak utama lahirnya Kota Medan yang kosmopolitan. Investasi modal asing dari Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat mengalir deras ke Sumatera Timur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api (Deli Spoorweg Maatschappij), hingga gedung-gedung megah di pusat kota Medan adalah hasil langsung dari keuntungan ‘Emas Hijau’ tersebut.

Erond L. Damanik kembali menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat di Deli menghadirkan paradoks sosial. Di satu sisi, Medan tumbuh menjadi pusat perdagangan internasional yang modern. Di sisi lain, terjadi segregasi sosial yang tajam antara elit kolonial yang hidup mewah di rumah-rumah besar dengan para buruh yang berhimpit-himpitan di barak-barak perkebunan yang kumuh. Realitas sosial inilah yang membentuk karakter masyarakat Sumatera Timur yang majemuk namun penuh dengan sejarah perjuangan kelas.

Runtuhnya Sistem Poenale Sanctie

Sistem Poenale Sanctie tidak bertahan selamanya. Tekanan internasional mulai muncul di awal abad ke-20, terutama dari Amerika Serikat yang mengancam akan memboikot tembakau Deli jika dihasilkan dari praktik kerja paksa atau perbudakan terselubung. Selain itu, kritik keras juga datang dari dalam negeri Belanda sendiri oleh kelompok-kelompok liberal dan sosialis yang merasa malu dengan praktik tersebut.

Baca Juga Menelusuri Kedalaman Filosofi Berkapur Sirih: Simbol Keramahan dan Jati Diri Bangsa Melayu

Secara bertahap, sanksi pidana ini mulai dikurangi dan akhirnya benar-benar dihapuskan pada tahun 1930-an. Namun, luka sejarah yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar hilang. Sejarah Poenale Sanctie menjadi pengingat berharga bagi kita semua bahwa kemajuan ekonomi yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan akan selalu menyisakan noktah hitam dalam catatan peradaban.

Kesimpulan: Menghargai Warisan dan Memetik Pelajaran

Kini, lahan-lahan perkebunan Deli mungkin telah banyak berubah fungsi menjadi pemukiman dan pusat perbelanjaan. Namun, ingatan kolektif tentang perjuangan para buruh kontrak harus tetap dijaga. Mempelajari sejarah Poenale Sanctie bukan sekadar mengenang kesedihan, melainkan bentuk penghormatan kepada ribuan jiwa yang telah berkontribusi dalam membangun fondasi ekonomi wilayah ini di bawah tekanan sistem yang tidak adil.

Sejarah panjang Deli menunjukkan bahwa kejayaan ekonomi sejati seharusnya dibangun atas dasar kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan pekerja, bukan di atas penindasan yang dilegalkan. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah memastikan bahwa praktik-praktik eksploitasi serupa tidak lagi terulang dalam bentuk apa pun di masa depan.

Baca Juga Badai di Emirates: Ben White Absen Hingga Akhir Musim, Arsenal Kehilangan Pilar Penting Jelang Final Liga Champions