Siasat Pembangunan di Tengah Lonjakan Harga Aspal: Bagaimana Parepare Menjaga Kualitas Jalan?

KabarHarian — Dinamika pembangunan infrastruktur di daerah sering kali berbenturan dengan fluktuasi harga material yang tidak terduga. Fenomena inilah yang kini tengah membayangi Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kenaikan harga aspal curah yang cukup signifikan memaksa pemerintah setempat, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk memutar otak agar target pembangunan infrastruktur jalan tetap tercapai tanpa melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Kenaikan harga aspal ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah tantangan nyata yang berdampak langsung pada teknis pelaksanaan di lapangan. Di tengah ambisi kota untuk terus meningkatkan konektivitas antarwilayah, lonjakan biaya material menjadi kerikil tajam dalam proses rehabilitasi jalan yang telah direncanakan sejak jauh-jauh hari.

Lonjakan Harga Aspal yang Mengejutkan Perencana

Harga aspal curah di Kota Parepare mencatatkan kenaikan yang terbilang drastis. Berdasarkan data yang dihimpun tim redaksi, harga aspal meroket dari Rp 16.000 menjadi Rp 18.000 per kilogram. Kenaikan sebesar Rp 2.000 ini mungkin terlihat kecil bagi orang awam, namun dalam skala proyek infrastruktur yang menggunakan berton-ton aspal, selisih tersebut menciptakan lubang anggaran yang sangat besar.

Baca Juga Menjemput Berkah Idul Adha: Panduan Lengkap Waktu Paling Utama Menyembelih Hewan Kurban Sesuai Syariat

Muhammad Rizal, Staf Analis Tim Teknis Bidang Bina Marga Dinas PUPR Parepare, mengungkapkan bahwa tren kenaikan ini mulai terasa sangat menekan sejak April 2026. Menurutnya, lonjakan ini tergolong anomali dibandingkan tren tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, fluktuasi harga aspal hanya berkisar antara Rp 500 hingga Rp 1.000. Dengan kenaikan Rp 2.000, rencana anggaran yang telah disusun matang menjadi tidak lagi relevan dengan realitas pasar saat ini.

“Pada awal tahun, tepatnya Januari, harga masih berada di kisaran Rp 16.000 per kilogram. Namun, memasuki April, kita sudah harus berhadapan dengan harga baru yakni Rp 18.000. Ini kenaikan yang sangat signifikan dan di luar prediksi normal kami,” ujar Rizal saat memberikan keterangan mendalam mengenai situasi terkini proyek jalan di Parepare.

Dilema Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Kekakuan Perencanaan

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Dinas PUPR adalah sistem perencanaan anggaran pada proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagaimana diketahui, perencanaan untuk proyek DAK dilakukan setahun sebelum tahun anggaran berjalan. Hal ini menciptakan celah waktu (time lag) yang lebar antara saat anggaran disusun dengan saat proyek mulai dilelang.

Baca Juga Tragedi Berdarah di Bone: Antara Bisikan Gaib Bola Soba dan Jeritan Pilu Korban KDRT

Ketika anggaran disusun setahun lalu, harga aspal masih berada pada level rendah. Namun, ketika tiba saatnya eksekusi di tahun 2026, kondisi pasar sudah berubah total. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian harga dalam proses lelang agar pihak kontraktor tetap bisa menjalankan proyek dengan layak tanpa mengorbankan kualitas material aspal itu sendiri.

Rizal menjelaskan bahwa pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi tim teknis. Penyesuaian harga dalam proses lelang merupakan langkah yang tidak bisa dihindari. Namun, tantangannya adalah bagaimana menjaga agar total volume pekerjaan tidak berkurang drastis di tengah keterbatasan dana yang sudah terkunci oleh pemerintah pusat.

Prioritas Utama: Panjang Jalan Tetap Menjadi Harga Mati

Meskipun harga material melambung, ada satu hal yang tidak bisa diganggu gugat, yaitu target panjang jalan. Pemerintah pusat melalui tim verifikator telah mengunci target rehabilitasi jalan di Parepare pada angka 1.960 meter. Pengurangan panjang jalan tidak diizinkan karena hal tersebut merupakan kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Dengan pagu anggaran yang berada di angka Rp 3 miliar lebih, tim teknis harus mencari cara agar jalan sepanjang hampir dua kilometer tersebut tetap terlapisi aspal berkualitas sesuai standar teknis. Di sinilah strategi “pengorbanan” item penunjang mulai diterapkan. Dinas PUPR memutuskan untuk melakukan efisiensi pada pekerjaan-pekerjaan minor yang tidak berdampak langsung pada struktur utama badan jalan.

Baca Juga Terjebak Lingkaran Setan: Dua Pencuri di Makassar Gasak HP demi Judi Online dan Sabu

Strategi ini diambil agar fungsi utama jalan sebagai sarana transportasi tetap optimal. Pemerintah lebih memilih mengurangi volume pada bangunan pelengkap daripada harus mengurangi ketebalan atau kualitas aspal yang akan membahayakan ketahanan jalan dalam jangka panjang.

Membedah Pengurangan Item Penunjang dan Pekerjaan Minor

Apa saja yang dikorbankan demi menutupi selisih harga aspal tersebut? Rizal memaparkan bahwa pihaknya akan melakukan penyesuaian volume pada bangunan pelengkap jalan. Beberapa poin yang kemungkinan besar akan dikurangi volumenya antara lain:

• Bahu Jalan: Lebar atau material pengerasan pada bahu jalan mungkin akan mengalami penyesuaian agar lebih hemat biaya.
• Talud Penahan Tanah: Konstruksi talud akan difokuskan hanya pada titik-titik yang memang sangat rawan longsor, sementara di titik yang dirasa stabil akan dilakukan efisiensi.
• Drainase dan Bangunan Pelengkap: Beberapa elemen drainase kecil atau aksesori jalan lainnya akan ditinjau kembali urgensinya dalam paket proyek kali ini.

Langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa fungsi struktural jalan (perkerasan aspal) adalah prioritas tertinggi. Jika perkerasan aspal dikurangi kualitasnya, maka jalan akan cepat rusak dan justru merugikan masyarakat serta membebani biaya pemeliharaan di masa depan.

Baca Juga Tragedi Maut Gunung Dukono: Kelalaian Penyelenggara Open Trip Berujung Status Tersangka dan Duka Mendalam

Status Tender dan Proyeksi Pengerjaan Fisik

Hingga saat ini, proyek-proyek jalan yang bersumber dari DAK tersebut belum memasuki tahap pengerjaan fisik. Seluruh paket pengerjaan saat ini masih dalam tahap proses tender atau lelang. Proses ini sangat krusial untuk menentukan pihak rekanan yang mampu mengerjakan proyek dengan spesifikasi yang telah disesuaikan dengan kondisi harga terbaru.

Dinas PUPR menargetkan proses administrasi ini selesai dalam waktu dekat. Jika tidak ada hambatan berarti dalam jadwal yang telah disusun, penandatanganan kontrak dengan pemenang lelang diproyeksikan akan terjadi pada 20 Mei mendatang. Setelah kontrak diteken, barulah alat berat dan material aspal akan mulai didatangkan ke lokasi-lokasi pengerjaan yang telah ditentukan.

Keterlambatan pengerjaan fisik ini sebenarnya memberikan ruang bagi tim teknis untuk melakukan kalkulasi ulang yang lebih presisi, sehingga saat kontraktor mulai bekerja, tidak ada lagi kendala teknis akibat kekurangan dana di tengah jalan.

Langkah Antisipatif untuk Proyek Non-DAK

Berbeda dengan proyek DAK yang memiliki aturan ketat dari pusat, proyek-proyek jalan yang bersumber dari dana non-DAK cenderung lebih fleksibel dalam tahap perencanaannya. Rizal memastikan bahwa untuk seluruh perencanaan proyek jalan yang baru berjalan di tahun ini, pihaknya telah menggunakan standar harga aspal terbaru, yakni Rp 18.000 per kilogram.

Baca Juga Aksi Pencurian Berantai di Pasar Sentral Pinrang Terbongkar: Remaja 16 Tahun Terjaring CCTV Usai Gasak iPhone dan Uang Tunai

Langkah preventif ini diambil agar masalah yang sama tidak terulang pada paket pekerjaan lainnya. Dengan menggunakan standar harga terbaru dalam dokumen perencanaan (HPS), maka risiko kegagalan lelang atau pengurangan volume di tengah jalan bisa diminimalisir sejak awal. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tetap transparan dan realistis dalam menghadapi situasi ekonomi yang dinamis.

Dampak Jangka Panjang terhadap Infrastruktur Kota

Meskipun strategi efisiensi ini merupakan solusi terbaik di tengah kondisi darurat, para pengamat infrastruktur mengingatkan pentingnya perhatian terhadap aspek pemeliharaan. Pengurangan volume pada bahu jalan dan talud penahan tanah secara tidak langsung bisa mempengaruhi umur pakai jalan jika tidak dibarengi dengan sistem drainase yang baik.

Warga Parepare tentu berharap agar meskipun ada pengurangan pada item penunjang, kualitas aspal yang dihamparkan tetap memenuhi standar tinggi. Jalan yang mulus dan awet adalah dambaan setiap masyarakat, mengingat Parepare merupakan kota jasa yang sangat bergantung pada kelancaran arus logistik dan mobilitas penduduk.

Kisah di Parepare ini menjadi cermin bagi daerah lain di Indonesia tentang bagaimana birokrasi dan teknisi di lapangan harus berkolaborasi menghadapi tekanan inflasi global yang berdampak pada harga material konstruksi. Keberhasilan Dinas PUPR dalam menyeimbangkan antara keterbatasan anggaran dan target infrastruktur akan menjadi kunci bagi kemajuan kota ini ke depannya.