Skandal Pemerasan Jaksa di Kupang: Nama Anggota DPRD TTU Robertus Sallu Mencuat dalam Sidang Pleidoi

KabarHarian — Tabir gelap yang menyelimuti kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali tersingkap dengan fakta-fakta baru yang mengejutkan. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, nama seorang legislator dari Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Robertus Sallu alias Robert, mendadak menjadi sorotan utama. Kehadiran namanya dalam nota pembelaan atau pleidoi terdakwa membuka babak baru dalam narasi panjang dugaan pemerasan yang melibatkan oknum penegak hukum.

Sidang yang berlangsung hingga Selasa malam (28/4/2026) itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim I Nyoman Agus Hermawan, didampingi hakim anggota Raden Haris Prasetyo dan Bibik Nurudduja. Suasana ruang sidang terasa tegang saat penasihat hukum terdakwa Hironimus Sonbay alias Roni, Fransisco Bessie, mulai membacakan poin-poin krusial yang menyangkut keterlibatan pihak luar dalam upaya meredam kasus ini.

Jejak Robertus Sallu di Balik Layar Kasus Roni Sonbay

Menurut pemaparan Fransisco Bessie dalam nota pleidoinya, Robertus Sallu yang merupakan anggota DPRD TTU aktif, diduga melakukan manuver di luar koridor hukum. Pada Jumat, 24 April 2026, Robert disebut mendatangi kediaman orang tua Roni Sonbay di Kefamenanu. Kedatangannya bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan membawa pesan yang sarat dengan upaya negosiasi terkait proses hukum yang tengah menjerat Roni.

Baca Juga Geger Video Penganiayaan Remaja di Jalan Raya Besakih Klungkung, Polisi Kini Buru Terduga Pelaku

“Beliau (Robert Sallu) menyampaikan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menjembatani persoalan yang dihadapi Roni Sonbay. Intinya, ada ajakan agar pemberitaan mengenai oknum jaksa yang diduga menerima uang tidak perlu dilanjutkan atau dipublikasikan secara masif lagi,” ungkap Fransisco di hadapan majelis hakim. Pernyataan ini sontak memicu tanda tanya besar mengenai kapasitas seorang wakil rakyat dalam mencampuri urusan hukum yang sedang berjalan di meja hijau.

Alasan yang dikemukakan Robert saat itu, sebagaimana tertuang dalam pleidoi, adalah kedekatan personalnya dengan oknum jaksa yang terseret dalam pusaran kasus ini. Fransisco pun melontarkan kritik tajam terhadap tindakan tersebut. Ia mempertanyakan apakah langkah persuasif terhadap keluarga terdakwa itu merupakan inisiatif pribadi, tugas kedewanan, atau justru ada instruksi dari pihak tertentu yang merasa terancam oleh pengakuan Roni.

Pengakuan Pilu Sang Kontraktor: “Saya Diperlakukan Bak Mesin ATM”

Di balik hiruk-pikuk keterlibatan politisi, sosok Hironimus Sonbay atau Roni menyimpan sisi kemanusiaan yang mendalam. Roni merupakan kontraktor dalam proyek rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah tahun anggaran 2021 yang tersebar di Kota dan Kabupaten Kupang. Namun, proyek yang seharusnya menjadi ladang nafkah bagi keluarganya justru berubah menjadi mimpi buruk yang menghancurkan masa depannya.

Baca Juga Drama Sidang Korupsi NTB: Saksi Kunci ‘Uang Siluman’ Hilang Misterius Jelang Persidangan

Dalam pengakuannya yang emosional, Roni mengungkapkan bahwa dirinya adalah tulang punggung keluarga. Uang hasil jerih payahnya dalam proyek tersebut sebagian besar dialokasikan untuk membiayai pendidikan kedua adiknya yang tengah menempuh studi di Jakarta. Sebagai anak sulung, ia merasa memikul beban moral untuk memastikan saudara-saudaranya sukses, meski dirinya sendiri kini harus duduk di kursi pesakitan.

Kisah Roni semakin tragis ketika ia membeberkan praktik pemerasan yang dialaminya. Ia mengaku kerap diminta menyediakan dana untuk keperluan hiburan para oknum pejabat dan jaksa. “Saya benar-benar diperlakukan seperti ATM berjalan. Mereka meminta saya membayar biaya karaoke berkali-kali hingga meminta sejumlah uang tunai dalam jumlah besar. Demi memenuhi permintaan itu, saya terpaksa menjual barang-barang berharga yang saya miliki,” tutur Roni dengan nada getir.

Skema Pemerasan dan Nama-Nama Besar yang Terseret

Bukan hanya jaksa, Roni juga menyebut nama Hendro Ndolu, yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hendro diduga memeras Roni hingga mencapai angka Rp 500 juta dengan iming-iming bisa mengamankan atau mengurus perkara agar tidak sampai ke tahap penyidikan yang lebih berat. Tekanan yang datang bertubi-tubi membuat keuangan Roni terkuras habis hingga tidak tersisa.

Baca Juga Jadwal Lengkap Pencairan Gaji ke-13 ASN, TNI, dan Polri 2026: Kabar Bahagia untuk Kesejahteraan Pegawai Negeri

Adapun dua oknum jaksa yang namanya terus disebut dalam dugaan pemerasan ini adalah Ridwan Sujana Angsar, mantan Kajari Oelamasi, dan Noven Verderikus Bulan dari Intel Kejati NTT. Roni mengeklaim bahwa karena dirinya mulai tidak mampu menuruti permintaan uang yang semakin tidak masuk akal, ia akhirnya dikorbankan menjadi terdakwa tunggal dalam kasus korupsi tersebut.

Fransisco Bessie juga menyoroti kejanggalan dalam proses penyidikan. Ia mencatat bahwa meski kerugian negara telah dikembalikan pada Juni 2025 dan proses penyidikan dimulai sejak Januari, ada pihak-pihak lain yang seolah sengaja diloloskan dari jerat hukum. Salah satunya adalah konsultan pengawas proyek yang menurut Fransisco seharusnya ikut bertanggung jawab secara kolektif, namun hingga kini statusnya tetap bebas dari tuntutan hukum.

Hak Jawab Robertus Sallu: Antara Diplomasi Kopi dan Persahabatan

Menanggapi tuduhan serius yang dialamatkan kepadanya, Robertus Sallu tidak tinggal diam. Saat dikonfirmasi, ia membenarkan bahwa dirinya memang sempat mengunjungi rumah orang tua Roni di Kefamenanu. Namun, ia membantah keras narasi yang menyebutkan adanya upaya lobi untuk menghentikan pemberitaan atau mencampuri urusan hukum jaksa.

Baca Juga Gebrakan GT World Challenge Asia 2026 di Mandalika: 44 Pembalap Elite Siap Beradu Kecepatan, Tiket Mulai Rp 50 Ribu

“Informasi itu sangat tidak benar dan saya sangat menyayangkan jika nota pembelaan diisi dengan narasi seperti itu. Kedatangan saya murni karena hubungan pertemanan baik dengan ayah Roni. Kami hanya duduk santai, minum kopi, dan bercerita tentang hal-hal umum. Tidak ada pembicaraan mengenai kasus, apalagi tawaran untuk menjadi mediator dengan pihak jaksa,” tegas Robert.

Menurut Robert, kunjungannya tersebut adalah hal yang wajar dilakukan oleh seorang sahabat lama. Ia menekankan bahwa tidak ada motif tersembunyi di balik pertemuan tersebut. Meski demikian, pernyataan Robert ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan penasihat hukum terdakwa dalam persidangan resmi, menciptakan paradoks yang kini menjadi perhatian publik di NTT.

Refleksi Keadilan dan Harapan di Meja Hijau

Kasus yang menyeret nama Robertus Sallu dan para jaksa ini menjadi cermin retak penegakan hukum di daerah. Publik kini menunggu bagaimana Majelis Hakim PN Tipikor Kupang akan menimbang fakta-fakta persidangan ini. Apakah pengakuan Roni Sonbay mengenai praktik ‘ATM’ bagi oknum pejabat akan ditindaklanjuti secara serius, ataukah akan menguap begitu saja?

Baca Juga Jadwal Lengkap SIM Keliling Badung dan Tabanan 8 Mei 2026: Panduan Strategis Perpanjangan Tanpa Antre

Persidangan ini bukan sekadar tentang angka kerugian negara dalam proyek sekolah, melainkan tentang integritas moral para pemangku kebijakan. Ketika seorang kontraktor merasa diperas dan seorang anggota dewan muncul di tengah pusaran kasus, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara menjadi taruhannya. KabarHarian akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga palu hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak.