Krisis Fiskal Menghantui NTB: Dana Bagi Hasil AMMAN Mineral Anjlok Rp 48 Miliar, APBD Terancam Defisit

KabarHarian — Awan mendung tampaknya tengah menggelayuti langit fiskal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kabar mengejutkan datang dari sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dilaporkan mengalami penurunan yang sangat signifikan untuk tahun 2026, memicu kekhawatiran serius akan potensi jebolnya anggaran daerah.

Berdasarkan data terbaru yang dihimpun, pundi-pundi pendapatan NTB dari sektor ini diprediksi merosot tajam dari angka Rp 110 miliar menjadi hanya sekitar Rp 62 miliar. Artinya, ada selisih sebesar Rp 48 miliar yang menguap begitu saja dari rencana penerimaan daerah. Angka yang terlihat sederhana di atas kertas ini sejatinya merupakan pukulan telak bagi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB yang tengah berjuang untuk pulih dan berkembang.

Alarm Bahaya Defisit Anggaran dan Langkah Efisiensi

Penurunan tajam DBH tersebut tidak hanya sekadar angka statistik, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas pembangunan di NTB. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, secara terbuka mengakui bahwa kondisi fiskal daerah kini berada dalam posisi yang sangat tertekan. Ruang gerak pemerintah untuk membiayai berbagai program prioritas menjadi semakin sempit.

Baca Juga Mengenang Dedikasi I Wayan Subawa: Sosok Birokrat Senior dan Pengabdi Adat Bali yang Berpulang

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov NTB mulai menyusun strategi penyelamatan darurat. Salah satu yang paling mendesak adalah melakukan efisiensi besar-besaran pada sejumlah pos belanja daerah. Rencana perjalanan dinas, yang seringkali menjadi sorotan publik, kini masuk dalam daftar utama yang akan dipangkas demi menjaga agar roda pemerintahan tetap bisa berputar tanpa harus terjebak dalam lubang defisit yang lebih dalam.

“Mudah-mudahan tidak sampai terjadi defisit yang parah. Kami sangat berharap pada proses revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang saat ini tengah digodok bersama DPRD NTB. Melalui instrumen regulasi baru ini, kami berupaya menciptakan bantalan ekonomi agar fiskal kita tetap aman,” ujar Nelly dalam keterangannya di Mataram.

Mencari Sumber Pendapatan Alternatif di Tengah Keterbatasan

Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan memang menjadi pedang bermata dua bagi NTB. Ketika produksi atau harga komoditas tambang terguncang, efek dominonya langsung terasa pada ketahanan fiskal. Oleh karena itu, Pemprov NTB kini berlomba dengan waktu untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor lain melalui revisi Perda PDRD.

Baca Juga Badai Absensi Hantam Serdadu Tridatu: Ricky Fajrin Dipastikan Absen Lawan Madura United

Berdasarkan kajian internal Bapenda, penerapan Perda baru tersebut diproyeksikan mampu menyumbang tambahan pendapatan sekitar Rp 25 miliar. Namun, angka ini pun masih jauh dari cukup untuk menambal lubang sebesar Rp 48 miliar yang ditinggalkan oleh penurunan DBH AMNT. Apalagi, realisasi pajak kendaraan bermotor yang menjadi salah satu andalan daerah saat ini baru menyentuh angka 28 persen.

Selain pajak daerah, pemerintah juga melirik sektor Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, memberikan gambaran bahwa setidaknya ada enam blok IPR yang diharapkan bisa menjadi penopang tambahan. Namun, estimasi pendapatan dari sektor ini hanya berada di kisaran Rp 29 miliar. Jika dikalkulasi secara matematis, gabungan dari tambahan pajak dan IPR masih menyisakan selisih kekurangan anggaran yang cukup lebar.

Penyebab Utama: Dari Musibah Smelter hingga Kebijakan Ekspor

Banyak pihak bertanya-tanya, apa yang sebenarnya menyebabkan setoran dari raksasa tambang sekelas PT AMNT bisa merosot sedemikian dalam? Samsudin menjelaskan bahwa ada serangkaian peristiwa teknis dan kebijakan yang saling berkelindan. Salah satu faktor utama adalah terhentinya ekspor konsentrat selama dua triwulan berturut-turut.

Baca Juga Jadwal Salat Denpasar, Badung, dan Gianyar Hari Ini 20 Mei 2026: Panduan Ibadah Tepat Waktu di Pulau Dewata

Kondisi ini diperparah dengan situasi force majeure akibat musibah kebakaran yang sempat melanda fasilitas smelter perusahaan. Insiden tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menghentikan proses produksi secara total dalam jangka waktu tertentu. “Ketika tidak ada produksi, secara otomatis kontribusi terhadap pendapatan negara menurun. Karena DBH daerah bergantung pada porsi pendapatan negara, maka NTB secara langsung terkena dampaknya,” jelas Samsudin.

Lebih lanjut, tantangan besar lainnya muncul dari sisi regulasi. Sejak April 2026, PT AMNT secara resmi tidak lagi diperkenankan melakukan ekspor konsentrat tembaga sesuai dengan kebijakan hilirisasi mineral yang dicanangkan pemerintah pusat. Hal ini diprediksi akan memberikan tekanan tambahan pada pertumbuhan ekonomi NTB di triwulan-triwulan mendatang, mengingat sektor tambang selama ini berkontribusi dominan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi tersebut.

Komitmen PT AMMAN Terhadap Hilirisasi Nasional

Di sisi lain, manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara menyatakan tetap optimis dan berkomitmen penuh untuk mematuhi regulasi pemerintah. Fokus utama perusahaan saat ini telah bergeser sepenuhnya untuk memastikan operasional smelter dapat berjalan maksimal. Setelah melewati fase perbaikan fasilitas pada akhir tahun 2025, perusahaan kini tengah berada dalam tahap peningkatan kapasitas produksi atau ramp-up.

Baca Juga Tragedi di Bawah Jembatan Pipa PDAM: Menguak Tabir Kematian Fredolina Kikhau di Liliba Kupang

Vice President Corporate Communications AMMAN, Kartika Octaviana, menekankan bahwa langkah perusahaan untuk tidak mengajukan perpanjangan izin ekspor konsentrat adalah bentuk dukungan nyata terhadap program hilirisasi. Fokus pada operasional smelter diharapkan dapat memberikan nilai tambah jangka panjang bagi industri pertambangan nasional, meskipun secara jangka pendek transisi ini memberikan tantangan bagi penerimaan daerah.

“Kami terus melakukan koordinasi ketat dengan pemerintah dan memastikan proses peningkatan produksi berjalan secara bertahap dan aman. Hilirisasi adalah prioritas kami saat ini,” tegas Kartika. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa meskipun kondisi fiskal daerah sedang tertekan saat ini, ada harapan bahwa di masa depan, ketika operasional smelter telah stabil, kontribusi ekonomi yang dihasilkan akan jauh lebih bernilai dan berkelanjutan.

Masa Depan Ekonomi NTB: Transformasi atau Stagnasi?

Situasi yang dialami Pemprov NTB saat ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya diversifikasi ekonomi. Bergantung pada satu sektor ekstraktif seperti tambang memang menjanjikan keuntungan besar, namun memiliki risiko volatilitas yang tinggi. Tantangan bagi kepemimpinan daerah di NTB saat ini adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara memacu pendapatan dari sektor tradisional dengan mengembangkan potensi baru seperti pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif.

Baca Juga Tragedi di Danau Rana Mese: BBKSDA NTT Tutup Total Kawasan Wisata Saat Pencarian Siswa SD Masuki Hari Ketiga

Dengan selisih anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah, publik kini menanti langkah konkret dari DPRD dan Pemprov NTB. Apakah efisiensi dan revisi Perda PDRD mampu menjadi juru selamat, ataukah NTB harus bersiap menghadapi perlambatan pembangunan akibat keterbatasan dana? Yang pasti, langkah-langkah strategis yang diambil dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu wajah ekonomi Bumi Gora di masa depan.