Jeritan dari Pesisir Amfoang: Menanti Asa SPBU dan Harapan BBM Satu Harga di Tapal Batas

KabarHarian — Jauh di ujung utara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebuah ironi besar tengah melanda masyarakat pesisir Amfoang. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan nasional, warga di empat kecamatan—Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang Utara, dan Amfoang Timur—masih harus berjibaku dengan mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) yang mencekik leher. Bagi mereka, mendapatkan literan bensin bukan sekadar urusan mengisi tangki kendaraan, melainkan soal kelangsungan hidup, pendidikan anak-anak, dan produktivitas lahan pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi.

Merespons situasi yang kian mendesak ini, Camat Amfoang Utara, Hendra, mengambil langkah proaktif dengan menggelar dialog intensif bersama PT Pertamina Sales Area Retail NTT pada Rabu, 13 Mei 2026. Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi formal, melainkan sebuah misi untuk memperjuangkan kehadiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah yang selama ini seolah terlupakan dari rantai distribusi resmi pemerintah.

Krisis Energi di Tengah Masyarakat Agraris

Selama bertahun-tahun, masyarakat Amfoang harus menerima kenyataan pahit bahwa harga BBM di wilayah mereka jauh melampaui harga yang ditetapkan pemerintah pusat. Kelangkaan yang terjadi berulang kali telah menciptakan pasar gelap yang tidak terkendali. Bayangkan saja, untuk seliter Pertalite, warga harus merogoh kocek hingga Rp15.000. Sementara itu, Solar dijual seharga Rp12.000, Pertamax menembus Rp17.000, dan minyak tanah—yang menjadi kebutuhan dasar rumah tangga—dijual dengan harga fantastis berkisar antara Rp15.000 hingga Rp20.000 per botol mineral besar.

Baca Juga Misi Balas Dendam dan Tuntutan Keadilan: Johnny Jansen Soroti Kinerja Wasit Jelang Duel Panas Bali United vs Bhayangkara Presisi

“Pembangunan SPBU di wilayah pesisir Amfoang adalah harga mati. Ini adalah satu-satunya jalan keluar permanen untuk mengatasi kelangkaan yang sudah menahun ini. Selama ini, pelayanan SPBU memang belum ada sama sekali di sini,” tegas Hendra dengan nada penuh harap saat ditemui tim KabarHarian di Kupang.

Dinding Tebal Infrastruktur dan Logistik

Pihak Pertamina sendiri sebenarnya menyatakan bahwa stok BBM untuk wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum tersedia dengan cukup. Namun, masalah klasik yang selalu muncul di daerah terpencil adalah rantai distribusi. Amfoang, dengan kontur tanah yang menantang dan infrastruktur jalan yang masih jauh dari kata layak, menjadi tantangan logistik yang luar biasa berat.

Jalan yang rusak parah dan jembatan yang kerap terputus saat musim penghujan tiba membuat truk tangki Pertamina sulit menjangkau wilayah ini. Hendra menjelaskan bahwa Pertamina memiliki tanggung jawab moral untuk menyalurkan BBM, namun hambatan fisik di lapangan seringkali menjadi penghalang yang tak terelakkan. Dampaknya, distribusi menjadi tersendat, dan harga di tingkat pengecer melonjak tajam karena biaya angkut yang tinggi.

Baca Juga Tragedi Berdarah di Gunung Naitonis: Patah As Roda, Dump Truck Terguling hingga Merenggut Dua Nyawa di Kupang

Mendorong Program BBM Satu Harga

Sebagai solusi jangka panjang, Hendra mengusulkan implementasi program BBM Satu Harga. Program ini merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk memastikan keadilan energi di seluruh pelosok Indonesia, sehingga harga BBM di Amfoang bisa setara dengan harga di Jakarta atau Kota Kupang. Namun, jalan menuju sana masih memerlukan birokrasi yang panjang.

Rencananya, SPBU ini akan dibangun di Desa Afoan, Kecamatan Amfoang Utara. Lokasi ini dinilai sangat strategis karena kedekatannya dengan Pelabuhan Naikliu, yang bisa menjadi alternatif jalur distribusi jika jalur darat terputus. Lahan pun sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Namun, bola panas kini berada di tangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang. Program BBM Satu Harga hanya bisa berjalan jika ada usulan resmi dari pemerintah daerah kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

“Saat ini kami terus menjalin koordinasi yang intens dengan Bupati Kupang. Kami berharap proses administrasi ini bisa dipercepat demi kepentingan masyarakat banyak,” tambah Hendra.

Baca Juga Panduan Ala Ayuning Dewasa 21 Mei 2026: Hari Baik Membuka Lahan dan Pantangan Penting Menurut Kalender Bali

Benturan Hukum dan Sisi Kemanusiaan

Masalah kelangkaan ini semakin meruncing pasca tindakan penertiban yang dilakukan kepolisian di Kota Kupang pada Senin dini hari, 11 Mei 2026. Dalam operasi tersebut, polisi menyita sejumlah jeriken BBM yang tengah diangkut oleh bus tujuan Amfoang. Meskipun tindakan tersebut secara hukum bertujuan untuk mencegah penimbunan ilegal, dampak sosialnya justru sangat memukul warga kecil.

Hendra menyoroti bahwa BBM yang disita tersebut sejatinya adalah milik para petani yang sangat membutuhkan bahan bakar untuk mesin perontok padi mereka. Di wilayah agraris seperti Amfoang, BBM adalah nyawa bagi alat mesin pertanian (alsintan). Tanpa bensin atau solar, hasil panen terancam membusuk karena tidak bisa segera diproses.

“Kami tidak mempersoalkan penegakan hukum, itu memang tugas polisi. Namun, kami memohon agar ada sisi kemanusiaan yang dikedepankan. Masyarakat Amfoang membawa BBM dalam jeriken bukan untuk dijual kembali demi keuntungan besar, melainkan untuk menggerakkan roda ekonomi pertanian dan melaut bagi nelayan,” keluh Hendra.

Pendidikan yang Tergadai dan Sawah yang Tak Terolah

Dampak kelangkaan BBM merambat hingga ke sektor pendidikan. Victor Imanuel Manoh, salah seorang warga Amfoang, membagikan kesaksian pilu tentang bagaimana anak-anak sekolah terpaksa absen karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar mereka. Jarak sekolah yang jauh di wilayah pedesaan membuat kendaraan bermotor menjadi sarana transportasi utama.

Baca Juga Jadwal Salat Denpasar, Badung, dan Gianyar Hari Ini Sabtu 23 Mei 2026: Panduan Lengkap Ibadah Tepat Waktu

“Di sini Pertalite hilang dari peredaran. Bukan hanya petani yang menangis karena tidak bisa merontokkan padi, tapi anak-anak sekolah juga terhenti langkahnya. Pemerintah harus segera bertanggung jawab dan tidak boleh menutup mata atas penderitaan kami,” ujar Victor dengan nada getir.

Harapan pada Sinergi Pemerintah dan Swasta

Di sisi lain, Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, memberikan angin segar. Pertamina pada prinsipnya sangat terbuka dan mendukung penuh penambahan lembaga penyalur di daerah-daerah terpencil. Namun, ia menekankan perlunya kolaborasi dari sektor swasta atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai investor pengelola SPBU.

“Kami menyambut baik usulan pembangunan SPBU di Amfoang demi pemerataan akses energi. Pertamina siap memasok, namun kita butuh mitra pengelola yang solid. Jika Pemda bisa memfasilitasi BUMD atau menarik investor swasta, kami akan memberikan dukungan penuh,” jelas Ahad.

Kini, masyarakat Amfoang hanya bisa menunggu. Di tengah deru mesin yang mati dan harga pasar yang melambung, mereka berharap agar koordinasi antara Camat, Bupati, Pertamina, dan BPH Migas segera membuahkan hasil nyata. SPBU di Amfoang bukan lagi sekadar bangunan komersial, melainkan simbol kehadiran negara dalam memberikan keadilan energi bagi rakyatnya di beranda depan nusantara.

Baca Juga Geliat Kepatuhan Pajak di Pulau Dewata: Ratusan Ribu Wajib Pajak Bali Padati Pelaporan SPT Jelang Batas Akhir

Langkah alternatif seperti pemanfaatan jalur laut melalui kapal angkut juga tengah dikaji sebagai solusi darurat sembari menunggu perbaikan infrastruktur darat. Semua opsi kini dipertimbangkan, karena bagi warga Amfoang, setiap liter BBM yang sampai ke tangan mereka adalah harapan baru untuk hari esok yang lebih cerah.