Tabanan Terhimpit Sampah: TPS3R Sadu Kencana Terpaksa Tolak Puluhan Pelanggan Baru Akibat Overkapasitas

KabarHarian — Kabupaten Tabanan kini tengah berhadapan dengan kenyataan pahit terkait tata kelola limbah domestik yang semakin mengkhawatirkan. Di tengah upaya pemerintah daerah untuk melakukan penataan, salah satu garda terdepan pengelolaan sampah di tingkat desa, yakni Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Sadu Kencana, justru harus mengambil langkah drastis dengan menutup pintu bagi pelanggan baru.

Terletak di jantung Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, TPS3R Sadu Kencana belakangan ini menjadi sorotan setelah secara resmi menolak puluhan calon pelanggan yang ingin mendaftarkan layanan pengangkutan sampah mereka. Keputusan sulit ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai imbas langsung dari kebijakan pembatasan pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mandung yang kini kapasitasnya kian kritis.

Kapasitas Hangar yang Tak Lagi Mumpuni

Penolakan ini menjadi sinyal merah bagi sistem sanitasi di wilayah tersebut. Gracia Andriana, selaku Pendamping sekaligus Humas TPS3R Sadu Kencana, mengungkapkan bahwa pihaknya terpaksa menolak sekitar 50 pelanggan baru. Daftar penolakan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, satu institusi rumah sakit, hingga dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga Amukan Si Jago Merah di Kerobokan: Gudang Furniture Dua Lantai Ludes Terbakar, Diduga Akibat Kelalaian Bakar Sampah

“Situasinya sudah sangat mendesak. Pada dasarnya kami sudah tidak mungkin lagi menambah pelanggan baru karena terkendala kapasitas hangar yang sangat terbatas. Jika dipaksakan, proses pemilahan dan pengolahan justru akan mandek total,” ujar Gracia saat memberikan keterangan resmi kepada tim redaksi KabarHarian pada Selasa (5/5/2026).

Kondisi hangar yang menjadi pusat operasional pengolahan sampah kini telah mencapai titik jenuh. Sampah-sampah non-residu yang masuk setiap harinya membutuhkan ruang yang cukup untuk dipilah dan diproses menjadi kompos atau bahan daur ulang lainnya. Tanpa sirkulasi ruang yang memadai, risiko penumpukan sampah yang tidak terkelola di dalam area kerja justru akan menimbulkan masalah lingkungan baru di pemukiman warga sekitar.

Siasat Mandiri: Syarat Ketat bagi Pelanggan Baru

Meski secara umum telah menutup pendaftaran, TPS3R Sadu Kencana tidak sepenuhnya menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat. Gracia menjelaskan bahwa ada sebuah skema pengecualian atau ‘jalan tengah’ bagi warga yang memang sangat mendesak membutuhkan layanan, namun dengan syarat yang sangat ketat.

Baca Juga Misteri Kematian Pegawai Honorer di Bima: Ditemukan Tak Bernyawa di Kamar Kos, Ini Kronologi Lengkapnya

Pengecualian ini hanya diberikan bagi warga atau pelaku usaha yang berkomitmen penuh untuk mengelola sampah organik mereka secara mandiri di rumah atau lokasi usaha masing-masing. Dalam skema ini, petugas TPS3R hanya akan mengangkut sampah residu dan sampah anorganik yang sudah dipilah dengan rapi. Dengan demikian, beban pengolahan sampah organik yang biasanya memakan ruang dan waktu paling banyak di hangar bisa dikurangi secara signifikan.

“Hingga saat ini, tercatat sudah ada 12 pelanggan baru yang menyanggupi sistem pengelolaan mandiri tersebut. Ini adalah bentuk kerja sama yang kami harapkan di masa depan,” tambah Gracia. Secara akumulatif, saat ini TPS3R Sadu Kencana melayani total 550 pelanggan yang terdiri dari sektor rumah tangga, berbagai unit usaha, dua rumah sakit besar, serta lima SPPG.

Nafas Terengah di Balik Operasional TPS3R

Menjalankan sebuah fasilitas pengelolaan sampah di tingkat desa bukanlah perkara mudah, terutama dalam hal finansial. Gracia membeberkan bahwa operasional mereka sangat bergantung pada swadaya dan dukungan yang sifatnya terbatas. Saat ini, pihaknya telah menyiapkan dana cadangan khusus sekitar Rp 7 juta, angka yang terus bergerak naik seiring dengan kebutuhan lapangan yang tak terduga.

Baca Juga Misteri Dana Ratusan Juta: Warga Terong Tawah Polisikan Pemdes Terkait Dugaan BUMDes Fiktif

Menariknya, operasional TPS3R ini banyak dibantu oleh tenaga relawan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan desa. Namun, untuk tenaga kerja inti, pihak pengelola tetap berupaya memberikan apresiasi berupa insentif lembur yang layak guna menjaga moral para pekerja yang setiap hari bergelut dengan limbah.

“Kami sangat mengapresiasi pemerintah desa yang cukup kooperatif dalam mendukung pergerakan kami. Namun, kita harus jujur bahwa dari sisi pembiayaan skala besar, mereka pun sudah tidak bisa berbuat banyak. Inilah mengapa kemandirian finansial dan dukungan masyarakat sangat krusial,” tegasnya.

Kritik Terhadap Kebijakan: Jangan Hanya Berhenti di Atas Kertas

Terkait dengan Surat Edaran (SE) Bupati Tabanan yang mengatur tentang pengelolaan sampah berbasis sumber serta pembatasan ketat ke TPA Mandung, pihak TPS3R Sadu Kencana memberikan pandangan kritis yang konstruktif. Gracia menilai bahwa secara regulasi, langkah yang diambil pemerintah daerah sudah sangat tepat dan tegas, namun tantangan sesungguhnya ada pada tahap eksekusi.

Menurutnya, implementasi di lapangan masih membutuhkan peninjauan ulang, terutama terkait ritme edukasi kepada masyarakat dan pemahaman standar operasional prosedur (SOP) di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu sendiri. Ia menyarankan agar aparatur pemerintah memberikan contoh nyata terlebih dahulu.

Baca Juga Ketegasan Pemkab Tabanan dalam Tata Kelola Sampah: Sanksi Tipiring dan Ancaman Izin Menanti Para Pelanggar

“Ada baiknya para aparatur di tingkat OPD berlatih terlebih dahulu untuk disiplin memilah sampah di kantor masing-masing. Dengan begitu, ketika turun melakukan sosialisasi ke masyarakat, mereka sudah paham betul seluk-beluk dan kendala teknis pengelolaan sampah di lapangan. Jangan sampai hanya bisa berteori tanpa merasakan kesulitan memilah,” cetus Gracia dengan nada serius.

Membangun Road Map dan Mengubah Pola Pikir Masyarakat

Masalah sampah organik tetap menjadi ‘momok’ utama yang belum menemukan solusi tuntas di Tabanan. Gracia menekankan bahwa pemerintah tidak bisa begitu saja memaksa warga untuk mengelola sampah organik tanpa dibekali panduan yang jelas. Ia menuntut adanya road map yang transparan, mulai dari cara pengolahan yang efektif hingga pemberian contoh-contoh nyata yang bisa ditiru oleh masyarakat awam.

“Semua ini tidak bisa instan. Kita tidak boleh mengabaikan akar masalah yang paling mendasar, yaitu kesadaran masyarakat itu sendiri. Masih banyak warga yang terjebak dalam pola pikir ‘saya sudah bayar pajak’ atau ‘saya sudah bayar iuran sampah’, sehingga merasa tugas mereka selesai setelah membuang sampah ke tong,” paparnya.

Baca Juga Panduan Ala Ayuning Dewasa 21 Mei 2026: Hari Baik Membuka Lahan dan Pantangan Penting Menurut Kalender Bali

Menurut pandangan jurnalis KabarHarian, fenomena ini menunjukkan adanya jurang komunikasi antara penyedia layanan dan penerima layanan. Masyarakat perlu disadarkan bahwa iuran yang mereka bayarkan hanyalah biaya transportasi dan pengelolaan minimal, bukan ‘lisensi’ untuk mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Sebagai penutup, Gracia berharap pemerintah dapat hadir dengan regulasi yang lebih kuat dan solusi yang aplikatif. Perlu ada titik temu di mana masyarakat teredukasi, fasilitas pengelolaan tersedia dengan kapasitas memadai, dan regulasi dijalankan secara konsisten tanpa pandang bulu. Hanya dengan sinergi inilah, krisis sampah di Tabanan bisa perlahan terurai sebelum menjadi bencana lingkungan yang lebih besar.