MinyaKita Meroket Rp 25 Ribu di Lombok Barat: Ironi Harga Subsidi di Tengah Jeritan Rakyat
KabarHarian — Gelombang keresahan melanda warga di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasalnya, harga minyak goreng kemasan rakyat bermerek MinyaKita yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat menengah ke bawah, justru mengalami lonjakan harga yang sangat tidak wajar. Dalam hitungan hari, harga komoditas bersubsidi ini meroket tajam hingga menyentuh angka Rp 25.000 per liter, sebuah angka yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Situasi ini menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat, terutama di kalangan ibu rumah tangga yang sangat bergantung pada kestabilan harga pangan. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, kenaikan ini terjadi begitu cepat sehingga banyak warga yang merasa tidak siap menghadapi tekanan ekonomi tambahan ini. Fenomena ini pun memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan distribusi minyak goreng di wilayah tersebut.
Suara dari Dapur: Keluhan Warga yang Tercekik Harga
Nurlaili, seorang warga Desa Babussalam, Gerung, menceritakan pengalamannya dengan nada getir. Ia mengaku sangat terkejut saat mendatangi warung pengecer langganannya untuk membeli kebutuhan dapur rutin. Hanya dalam selisih beberapa hari saja, harga minyak goreng yang ia beli sudah berubah drastis.
“Saya benar-benar heran, kok bisa harganya naik secepat kilat. Padahal hari Senin lalu saya beli harganya masih Rp 18.000 per liter, sekarang sudah diminta Rp 25.000. Penjual di pengecer bilang harga dari sananya memang sudah naik sejak dua hari terakhir,” ungkap Laili dengan nada kecewa kepada tim KabarHarian pada Kamis (30/4/2026).
Kenaikan harga yang mencapai lebih dari 30 persen dalam waktu singkat ini bukan sekadar angka statistik bagi warga seperti Laili. Ini adalah beban nyata yang harus dipikul di tengah pendapatan yang tidak kunjung bertambah. Keluhan serupa juga datang dari Inak Ramni, seorang pelaku usaha mikro yang menggantungkan hidupnya dari berjualan nasi bungkus. Baginya, minyak goreng adalah komponen vital dalam usahanya.
“Bagi kami penjual nasi, kenaikan harga minyak ini sangat mencekik. Mau menaikkan harga nasi bungkus takut pelanggan lari, tapi kalau harga minyak tetap mahal, keuntungan kami habis tergerus. Ya terpaksa tetap beli karena kebutuhan, tapi tolonglah pemerintah, harganya jangan semahal ini,” tuturnya penuh harap.
Kesenjangan Antara Data Pemerintah dan Realitas Pasar
Merespons kegaduhan yang terjadi di masyarakat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Lalu Wiranata, memberikan keterangannya. Namun, terdapat sebuah kontradiksi yang cukup mencolok antara laporan warga dengan data resmi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Wiranata menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan kroscek langsung ke lapangan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi.
“Kami akan cek kebenaran informasi tersebut di lapangan sesegera mungkin,” tegas Wiranata. Ia menambahkan bahwa berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 30 April 2026, mayoritas harga komoditas pangan di NTB sebenarnya masih terpantau relatif stabil.
Bahkan, dalam catatan resmi Disperindag, harga MinyaKita tercatat masih berada di angka Rp 15.700 per liter, sementara minyak goreng curah di harga Rp 20.000 dan kemasan premium di harga Rp 23.500. Angka ini berbanding terbalik dengan kenyataan di pengecer Gerung yang sudah menyentuh Rp 25.000. Kesenjangan harga hingga hampir Rp 10.000 dari HET resmi ini mengindikasikan adanya masalah serius di rantai distribusi atau kemungkinan praktik spekulasi di tingkat pedagang bawah.
Dinamika Harga Pangan Lain: Dari Beras hingga Cabai Rawit
Selain minyak goreng, kondisi pasar di NTB juga sedang diwarnai fluktuasi pada sejumlah komoditas hortikultura dan peternakan. Perubahan cuaca dan dinamika permintaan pasar lokal menjadi faktor utama di balik ketidakstabilan harga ini. KabarHarian mencatat beberapa pergerakan harga yang cukup signifikan di pasar-pasar utama NTB.
Untuk komoditas beras, Wiranata menjelaskan bahwa stok di pasar saat ini cukup melimpah, yang berdampak pada penurunan harga di beberapa merek. Beras premium cap 3 Dara, misalnya, mengalami penurunan sebesar Rp 200 menjadi Rp 14.100 per kilogram. Stabilitas juga terlihat pada komoditas kedelai impor, meskipun kedelai lokal mengalami kenaikan tipis sebesar Rp 56.
Namun, kondisi berbeda terlihat pada sektor bumbu dapur. Bawang merah mengalami kenaikan harga menjadi Rp 37.400 per kilogram akibat adanya penumpukan stok di tingkat pedagang yang mempengaruhi perputaran barang. Yang paling mencolok adalah lonjakan harga cabai rawit. Meski pasokan dilaporkan meningkat, harga cabai rawit melompat secara signifikan sebesar Rp 5.083, sehingga menyentuh harga Rp 66.767 per kilogram.
“Kenaikan pada cabai rawit ini memang cukup drastis, kami melihat ada lonjakan permintaan yang tidak sebanding dengan kecepatan distribusi di pasar retail,” tambah Wiranata dalam penjelasannya mengenai kondisi pangan di NTB.
Upaya Pemerintah dan Harapan Masyarakat ke Depan
Melihat kondisi pasar yang mulai bergejolak, tuntutan agar pemerintah segera turun tangan semakin menguat. Masyarakat berharap Disperindag tidak hanya sekadar memantau data di atas kertas, tetapi juga aktif melakukan operasi pasar untuk menekan harga MinyaKita kembali ke jalur yang benar. Keberadaan MinyaKita sebagai produk subsidi seharusnya menjadi jaring pengaman sosial, bukan justru menjadi beban baru karena harganya yang tak terkontrol.
Pemerintah Provinsi NTB mengklaim bahwa komoditas lain seperti daging sapi (paha belakang) justru mengalami penurunan harga sebesar Rp 556, meski ketersediaan stok sedang menurun. Begitu pula dengan daging ayam ras yang turun tipis, serta telur ayam ras yang tetap stabil di kisaran Rp 29.732 per kilogram. Namun, bagi masyarakat, stabilitas harga daging tidak akan banyak membantu jika harga minyak goreng dan cabai terus melambung tinggi.
Ke depannya, pengawasan terhadap distributor dan sub-distributor minyak goreng di wilayah Lombok Barat perlu diperketat. Tanpa adanya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja menaikkan harga di atas batas kewajaran, warga akan terus dihantui oleh ketidakpastian ekonomi setiap kali mereka melangkahkan kaki ke pasar tradisional.
Persoalan harga MinyaKita di Lombok Barat ini menjadi pengingat penting bagi pemangku kebijakan bahwa rantai pasok dari gudang ke meja makan warga masih menyisakan banyak celah yang perlu dibenahi. KabarHarian akan terus mengawal perkembangan situasi ini hingga harga pangan kembali stabil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.