Polemik Izin Berobat Rico Waas ke Luar Negeri: Antara Klaim Lapor Kemendagri dan Sentilan Bobby Nasution

KabarHarian — Dinamika hubungan antara Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, isu yang mencuat ke permukaan bukanlah mengenai kebijakan infrastruktur atau anggaran, melainkan mengenai prosedur administratif perjalanan luar negeri seorang kepala daerah. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, tengah menjadi buah bibir setelah keputusannya untuk menjalani pengobatan di luar negeri memicu silang pendapat terkait tata krama birokrasi dan jalur koordinasi yang semestinya ditempuh.

Persoalan ini bermula ketika keberadaan Rico Waas di luar negeri terdeteksi, yang kemudian mengundang pertanyaan mengenai legalitas dan izin keberangkatannya. Rico Waas menegaskan bahwa dirinya telah menjalankan prosedur dengan melaporkan agenda pengobatan tersebut secara langsung kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, langkah ini mendapatkan respons kritis dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menilai adanya mata rantai birokrasi yang terputus dalam proses tersebut.

Hierarki Birokrasi: Jalur Gubernur vs Laporan Langsung ke Pusat

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan yang cukup lugas menanggapi klaim Wali Kota Medan tersebut. Berbicara di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis (21/5/2026), Bobby menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hierarki pemerintahan yang telah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, gubernur seharusnya menjadi pintu pertama dalam setiap pelaporan kegiatan bupati maupun wali kota.

Baca Juga Jadwal dan Link Streaming Pengumuman Sidang Isbat Idul Adha 2026: Menanti Keputusan 1 Zulhijah 1447 H

“Setahu saya, dan berdasarkan pengalaman saya saat menjabat sebagai wali kota, aturan pemberitahuan itu sudah jelas. Biasanya, bupati atau wali kota menginformasikan terlebih dahulu kepada gubernur. Setelah itu, barulah gubernur meneruskan informasi tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” ungkap Bobby dengan nada tenang namun tegas. Ia menggarisbawahi bahwa meskipun tujuan akhirnya adalah Kemendagri, proses surat-menyurat secara formal tetap harus melalui meja gubernur.

Bobby juga menambahkan bahwa posisinya saat ini adalah mencoba membantu jalannya roda birokrasi agar selaras dengan instruksi pusat. Ia menyinggung bahwa perhatian ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sempat menyebutkan nama Mendagri Tito Karnavian dalam konteks kedisiplinan jajaran pemerintahan. Bobby merasa memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan bahwa seluruh kepala daerah di bawah naungannya tertib dalam pelaporan.

Klarifikasi Rico Waas: Urgensi Kesehatan dan Dana Pribadi

Di sisi lain, Rico Waas melalui keterangan resminya memberikan penjelasan mendalam mengenai alasannya berada di luar negeri. Ia mengakui bahwa kepergiannya memang mendadak, namun ia berdalih bahwa rencana pengobatan ini sebenarnya sudah disusun sejak jauh hari. Kesibukan sebagai orang nomor satu di Medan seringkali membuatnya sulit mencari waktu luang, hingga akhirnya ia memanfaatkan momentum hari libur untuk berangkat.

Baca Juga Update Cuaca Sumatera Barat 3 Mei 2026: Waspada Ancaman Hujan Lebat dan Badai Petir di Berbagai Wilayah

“Benar bahwa saat ini saya sedang berada di luar negeri untuk menjalani prosedur medis yang penting. Saya sudah merencanakan ini sejak lama, namun baru kali ini mendapatkan waktu yang pas di sela-sela libur. Saya juga telah melaporkan agenda ini kepada Mendagri sebagai bentuk tanggung jawab saya,” jelas Rico Waas dalam pernyataan tertulisnya yang diterima redaksi KabarHarian.

Satu poin krusial yang ditegaskan oleh Rico adalah mengenai pendanaan perjalanan tersebut. Menyadari sensitivitas publik terhadap penggunaan uang negara, ia memastikan bahwa seluruh biaya perjalanan dan pengobatannya tidak menyentuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepeser pun. “Saya tidak menggunakan fasilitas negara atau dana APBD dalam perjalanan ini. Ini murni menggunakan dana pribadi untuk kebutuhan kesehatan pribadi saya,” tambahnya. Ia juga memohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang muncul akibat polemik ini.

Membantu Mendagri dan Pesan dari Presiden Prabowo

Sentilan Bobby Nasution terhadap Rico Waas tampaknya tidak lepas dari konteks yang lebih besar di tingkat nasional. Bobby mengungkapkan bahwa dirinya hanya menjalankan peran sebagai pembina wilayah kabupaten dan kota. Ia merasa perlu melaporkan kondisi di lapangan kepada Mendagri Tito Karnavian, apalagi setelah adanya perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto mengenai integritas dan keberadaan para pejabat daerah.

Baca Juga Aksi Nekat Juru Parkir di Medan: Bobol Kantor Ormas Bapera demi Topi Baru dan Foya-Foya

“Saya hanya mencoba membantu Pak Mendagri, karena kemarin Bapak Presiden sempat menyinggung hal ini. Sebagai anak buah, saya melaporkan bahwa ada jajaran kami di tingkat kabupaten/kota yang pergi ke luar negeri tanpa sepengetahuan kami di tingkat provinsi. Tidak ada maksud apa-apa selain menjalankan fungsi pengawasan,” kata Bobby menjelaskan duduk perkaranya.

Bobby menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan jika memang ada mekanisme yang membolehkan wali kota langsung ke Mendagri, namun ia mengingatkan bahwa secara administratif, gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Masalah apakah izin tersebut diberikan atau tidak, itu memang merupakan wewenang mutlak Kemendagri, namun prosesnya diharapkan tetap menghormati struktur yang ada.

Kendali Jarak Jauh: Roda Pemerintahan Medan Tetap Berjalan

Meskipun sedang menjalani pengobatan, Rico Waas mengklaim bahwa dirinya tidak melepaskan tanggung jawabnya dalam memimpin Kota Medan. Melalui teknologi komunikasi, ia mengaku terus memantau perkembangan situasi di kota metropolitan tersebut. Ia secara rutin berkomunikasi dengan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga lurah untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan prima.

Baca Juga Potret Kelam Kebebasan Pers di Batam: Ironi Intimidasi Aparat di Tengah Perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia

Ia memberikan instruksi khusus kepada para Kepala Lingkungan (Kepling) agar tetap waspada dan memantau wilayah masing-masing untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terkait isu keamanan dan kebersihan. “Setiap waktu saya memonitor Medan. Koordinasi terus berjalan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu sedikit pun selama saya menjalani pengobatan,” tegas keponakan dari Ketua Umum Partai NasDem tersebut.

Menimbang Etika Administrasi dan Efektivitas Komunikasi

Perselisihan kecil antara gubernur dan wali kota ini sebenarnya membuka diskursus yang lebih luas mengenai efektivitas komunikasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Rico Waas sendiri sempat menyiratkan bahwa selama ini komunikasi antara pihak Pemkot Medan dan Pemprov Sumut memang dirasa belum berjalan secara optimal. Hal inilah yang mungkin memicu terjadinya loncatan birokrasi dalam proses perizinan luar negeri tersebut.

Bagi publik, yang terpenting bukanlah sekadar surat-menyurat, melainkan transparansi dan kepastian bahwa pelayanan publik tidak terhenti. Namun dalam dunia birokrasi, prosedur adalah tulang punggung dari tata kelola yang baik. Ketegasan Bobby Nasution dalam mengingatkan jalur koordinasi menunjukkan keinginannya untuk menjaga marwah institusi pemerintahan provinsi sebagai koordinator daerah.

Baca Juga Menelusuri Kelezatan Cipera: Simbol Kebahagiaan dan Identitas Budaya dalam Kuliner Khas Suku Karo

Di sisi lain, keterbukaan Rico Waas mengenai kondisi kesehatannya dan penegasan penggunaan dana pribadi patut diapresiasi sebagai upaya menjaga kepercayaan publik. Harapannya, polemik ini dapat diselesaikan dengan duduk bersama sehingga sinergi antara Wali Kota Medan dan Gubernur Sumatera Utara dapat kembali harmonis demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dengan kembalinya Rico Waas ke tanah air nantinya, diharapkan ada evaluasi internal mengenai prosedur pelaporan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tata kelola pemerintahan yang solid hanya bisa dicapai jika setiap elemen di dalamnya, baik di tingkat kota maupun provinsi, saling menghormati peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.