Dua Dekade Berdiri di Lahan Negara, 16 Lapak PKL Samping Tol Barawaja Makassar Akhirnya Ditertibkan

KabarHarian — Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mengembalikan fungsi fasilitas umum (fasum) dan menata estetika kota kembali membuahkan hasil nyata. Setelah sekitar 20 tahun lamanya menguasai lahan publik tanpa izin, belasan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berderet di sepanjang kawasan samping Tol Barawaja, Kecamatan Panakkukang, akhirnya dibongkar. Langkah tegas namun humanis ini diambil demi menjamin hak masyarakat luas atas akses jalan dan infrastruktur yang memadai.

Misi Penataan Kota: Membedah Aksi Penertiban di Kawasan Barawaja

Pemandangan di Kelurahan Karuwisi Utara, tepatnya di kawasan Kampung Barawaja, tampak berbeda pada Jumat pagi. Personel gabungan yang dipimpin langsung oleh Pemerintah Kecamatan Panakkukang turun ke lapangan untuk melakukan eksekusi penataan wilayah. Fokus utama aksi kali ini adalah deretan bangunan semi permanen yang telah lama memadati sisi jalan utama di samping jalur tol.

Camat Panakkukang, Syahril, menegaskan bahwa penertiban ini bukanlah sekadar aksi penggusuran biasa, melainkan bagian dari program strategis pemerintah daerah untuk menormalisasi fungsi lahan fasum. Menurutnya, keberadaan lapak-lapak tersebut telah berlangsung sangat lama, hingga mencapai dua dekade, sehingga diperlukan langkah konkret untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut sebagaimana mestinya.

Baca Juga Tragedi Berdarah di Lembah Baliem: Perang Suku di Wamena Menelan Korban Jiwa dan Ratusan Pengungsi

“Kami fokus melakukan penertiban di wilayah samping jalan tol, khususnya di titik Kampung Barawaja, Kelurahan Karuwisi Utara. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa aset negara dan fasilitas umum kembali dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara aman dan nyaman,” ujar Syahril saat memberikan keterangan resmi kepada tim media.

Dua Dekade Menempati Lahan Negara: Kisah di Balik Lapak Samping Tol

Bukan perkara mudah untuk mengubah kebiasaan yang telah mengakar selama 20 tahun. Sejak awal tahun 2000-an, kawasan ini perlahan mulai dipadati oleh para pedagang yang mendirikan bangunan sederhana untuk mengais rezeki. Seiring berjalannya waktu, jumlah lapak bertambah hingga mencapai 16 unit, menguasai bahu jalan dan berdiri tepat di atas saluran drainase.

Syahril menjelaskan bahwa total ada 16 lapak yang masuk dalam daftar penertiban kali ini. Keberadaan mereka yang memakan badan jalan selama puluhan tahun telah menjadi kendala utama dalam pengembangan infrastruktur di kawasan tersebut, terutama terkait rencana perluasan akses jalan yang krusial bagi mobilitas warga Makassar.

Baca Juga Misi Kemanusiaan di Jantung Api: Kepemimpinan Taktis Pangdam Dody Triwinarto dalam Evakuasi Dramatis Gunung Dukono

“Bayangkan, selama kurang lebih 20 tahun fasum ini terokupasi. Lahan ini seharusnya berfungsi untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan memberikan ruang bagi pejalan kaki serta perawatan drainase. Dengan penertiban ini, kita membuka jalan bagi peningkatan kualitas infrastruktur di Panakkukang,” tambahnya dengan nada optimis.

Pendekatan Humanis: Kunci Keberhasilan Penertiban Tanpa Kericuhan

Salah satu aspek yang paling disoroti dalam aksi penertiban kali ini adalah penggunaan pendekatan persuasif. Alih-alih menggunakan kekerasan atau tindakan represif, Pemerintah Kecamatan Panakkukang lebih memilih jalur dialog dan edukasi. Sebelum alat berat atau petugas bergerak, serangkaian surat peringatan dan sosialisasi telah dilakukan jauh-jauh hari melalui pihak kelurahan dan perangkat RT/RW setempat.

Hasilnya cukup mengejutkan sekaligus melegakan. Sebagian besar pemilik lapak menunjukkan kesadaran yang tinggi. Mereka memilih untuk membongkar bangunannya secara mandiri sebelum batas waktu yang ditentukan. Fenomena ini membuktikan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga dapat meminimalisir gesekan sosial di lapangan.

“Alhamdulillah, kami melihat ada kesadaran kolektif dari para pedagang. Mayoritas dari mereka membongkar lapaknya sendiri. Ini adalah buah dari edukasi berulang yang kami lakukan. Kami ingin mereka mengerti bahwa aturan ini ditegakkan demi kebaikan bersama, bukan untuk mematikan mata pencaharian mereka,” tutur Syahril.

Baca Juga Duka Mendalam di Bumi Arung Palakka: Mengenang Syamsuddin, Tokoh Ikonik Pramuka Bone yang Tutup Usia

Menyisir Bahaya di Jalur Sibuk: Mengutamakan Keselamatan Pengguna Jalan

Selain masalah estetika dan fungsi lahan, faktor keselamatan menjadi alasan mendesak di balik penertiban ini. Lokasi berdirinya lapak-lapak tersebut berada di jalur lalu lintas aktif yang sangat padat. Setiap harinya, ribuan kendaraan mulai dari sepeda motor hingga truk bermuatan besar melintasi kawasan samping tol Barawaja dengan kecepatan tinggi.

Aktivitas jual beli di bahu jalan tersebut dianggap sangat berisiko, baik bagi pedagang itu sendiri maupun bagi para pembeli dan pengguna jalan lainnya. Ruang gerak kendaraan menjadi sangat sempit, sehingga potensi kecelakaan lalu lintas selalu mengintai setiap saat.

“Lokasi ini sangat rawan. Ini adalah jalur yang dilalui kendaraan berat. Adanya bangunan di bahu jalan jelas mempersempit jarak pandang dan ruang manuver kendaraan. Dengan mengosongkan area ini, kita juga sedang menyelamatkan nyawa masyarakat dari potensi kecelakaan,” tegas Camat Panakkukang tersebut.

Normalisasi Drainase dan Persiapan Menghadapi Musim Hujan

Aspek teknis lainnya yang tak kalah penting adalah keberadaan lapak di atas saluran drainase. Selama ini, bangunan-bangunan semi permanen tersebut menyulitkan petugas kebersihan untuk melakukan pengerukan sedimen atau pembersihan sampah di selokan bawahnya. Hal ini seringkali memicu genangan air saat intensitas hujan tinggi, yang pada akhirnya merusak aspal jalan.

Baca Juga Tragedi Berdarah di Bone: Antara Bisikan Gaib Bola Soba dan Jeritan Pilu Korban KDRT

Dengan dibongkarnya 16 lapak tersebut, pihak kecamatan kini memiliki akses penuh untuk melakukan normalisasi drainase. Langkah ini sangat krusial mengingat tantangan iklim yang sering menyebabkan beberapa titik di Makassar mengalami masalah banjir kiriman atau genangan lokal akibat saluran air yang tersumbat.

Komitmen Berkelanjutan: Panakkukang Menuju Kawasan Tertib Infrastruktur

Meskipun penertiban kali ini berjalan sukses, Syahril menegaskan bahwa tugas pemerintah belum selesai. Ia menyadari bahwa tantangan penataan PKL di wilayah perkotaan seperti Makassar sangatlah dinamis. Oleh karena itu, pasca-penertiban, pihak kecamatan akan terus melakukan pengawasan ketat agar pedagang tidak kembali membangun lapak di lokasi yang sama.

Dalam pelaksanaan di lapangan, pihak kecamatan tidak bekerja sendiri. Mereka melibatkan personel Satpol PP Makassar, aparat Kelurahan Karuwisi Utara, serta mendapat dukungan penuh dari tokoh masyarakat setempat. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci utama agar program penataan kota dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Kami tidak akan berhenti di sini. Penyisiran di titik-titik lain yang masih melanggar aturan penggunaan fasum akan terus kami lakukan. Kami sudah mengagendakan penertiban lanjutan dalam waktu dekat untuk memastikan seluruh wilayah Panakkukang benar-benar tertib dan tertata,” tutup Syahril mengakhiri pembicaraan.

Baca Juga Duel Klasik Super League: Strategi Kejutan PSM Makassar Jamu Persib Bandung di Gelora BJ Habibie

Kini, kawasan samping Tol Barawaja perlahan mulai kembali ke fungsinya yang asli. Harapannya, dengan lahan yang telah bersih, Pemerintah Kota Makassar dapat segera melakukan pengerasan jalan dan perbaikan infrastruktur pendukung lainnya demi kenyamanan seluruh warga kota yang melintas.